DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 187

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi : a. tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; b. kesamaan kesempatan; c. aksesibilitas; d. rehabilitasi; e. bantuan sosial; f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; g. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas; h. partisipasi dan peran serta masyarakat; i. penghargaan; j. pemberdayaan dan kemitraan; k. sumber daya penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas; dan l. pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi : a. gangguan penglihatan; b. gangguan pendengaran; c. gangguan bicara; d. gangguan motorik dan mobilitas; e. cerebral palsy; f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g. autis; h. epilepsi; i. tourettes syndrome; j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan k. retardasi mental. Pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya;
c.bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya, sehingga diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 3
12.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Walikota adalah Walikota Mataram.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang tertentu di Kota Mataram.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
7.Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 4
8.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan orang dengan disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12.Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan dalam upaya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13.Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
14.Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
15.Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya disabilitas yang disandang seseorang.
16.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
17.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik. 5
18.Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
19.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
20.Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
21.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
22.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23.Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
24.Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25.Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk member, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan asas :

a.keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.kekeluargaan;
d.keadilan;
e.keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan;
f.kemandirian;
g.non diskriminatif; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bertujuan untuk :

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang disabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi :
1. a.tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah;
2. b.kesamaan kesempatan;
3. c.aksesibilitas; 7
4. d.rehabilitasi;
5. e.bantuan sosial;
6. f.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
7. g.tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas;
8. h.partisipasi dan peran serta masyarakat;
9. i.penghargaan;
10. j.pemberdayaan dan kemitraan;
11. k.sumber daya penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas; dan
12. l.pembinaan dan pengawasan.
(2)Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi :
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan motorik dan mobilitas;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.autis;
8. h.epilepsi;
9. i.tourettes syndrome;
10. j.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
11. k.retardasi mental.
(3)Pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan kegiatan :
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
2. b.menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8
3. c.melakukan pendataan mengenai usia, jenis kelamin, jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan derajat kesejahteraannya;
4. d.mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
5. e.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
6. f.mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
7. g.membantu memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial di daerah dalam memberikan perlindungan dan mengatasi permasalahan penyandang disabilitas;
8. h.melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat; dan
9. i.mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.
(3)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf i, menjadi bagian tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas.
(4)Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui :
1. a.pengembangan strategi pengarusutamaan perlindungan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
2. b.penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan bagi penyandang disabilitas;
3. c.pengembangan kemampuan, kompotensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
4. d.penciptaan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
5. e.mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; 9
6. f.peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
7. g.pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
8. h.pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak :
1. a.untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. b.atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada;
3. c.atas kebebasan dan keamanan;
4. d.untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
5. e.atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
6. f.untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
7. g.pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
8. h.mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
9. i.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

a.meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
b.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;dan
e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2)Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3)Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks187PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945