DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) memuat Prinsip, visi, misi, tujuan, konsep, kebijakan, sasaran, arah pembangunan kepariwisataan daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah, arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah, arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah, dan arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan yang diperlukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalarn Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diperlukan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubaban kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal q ayat (3) Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisataan, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025; \VALIKOTA MA TA.~.l\'l'v1, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH TAHUN 2019-2025 TENTA.l\1G WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTAMATARAM NOMOR () TAHUN 2019 I SALINAN I Mengingat Menimbang 2 Pasall Dalam Peraruran Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kota Mataram.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur pcnyelcnggara Pcmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM dan WALIKOTAMATA_RAM

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kill terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasicnal Tahun 2010- 2025 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tcntang Rencana Induk Pcmbangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
9.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 [Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Scri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5); Menetapkan 3
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya pada bidang pariwisata di Kota Mataram.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakuka ...'1oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertenru untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu semen tara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pcmcrintah dan pernerintah daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muneul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha,
9.Rencana Induk Pernbangunan Kepariwisataan Daerah yang sclanjutnya discbut RIPPARDA adalah dokumen pcrcncanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
10.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan,
11.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisala yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
12.Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebul KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam gcografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, akscsibilitas yang tinggi, keterscdiaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, narnun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
13.Daya Tank Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai y8.J.'1gberupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang rnenjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke dcstinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi In.mjungan wisata. 4
15.Pariwisata perkotaan adalah panwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
16.Prasarana umurn adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya mernungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfllilgsi sebagairnana mestinya.
17.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umurn dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18.Fasilitas pariwisata adalah sernua jenis sarona yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelornpok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20.lnsentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pernerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pcngurusan investasi.
21.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkang kepariwisataan dan seluruh pernangku kepentingan.
22.lndustri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata,
24.Kelernbagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, rneliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25.Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pernerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26.Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan .
27.Standarisasi kepariwisataari adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevist standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasarna dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 5 Pasal 2

(1)RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan Daerah, rneliputi:
1. a.destinasi pariwisata daerah; Umum BAB TJ PEMBANGUNA.r..rKEPARl'.XlISATAANDAEF.AH
  1. 28.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisata.
  2. 29.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang rnerniliki fungsi utama pariwisata atau rnerniliki poterisi l..intuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonorni, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, kenyamanan, dan keamanan.
  3. 30.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan den gan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
  4. 31.Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang rnarnpu mengernbangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
  5. 32.Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
  6. 33.Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
  7. 34.Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
  8. 35.Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterarnpilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pernanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu,
  9. 36.Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif masyarakat.
  10. 37.Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu rnasyarakat yang asli dan ba.ru sehingga mampu mernberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
  11. 38.Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata. 6 Pasal 6 Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu "terwujudnya kepariwisataan Kota Mataram sebagai pariwisata kreatif yang berbasis norma agama dan budaya menuju masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya".

Pasal 5

RIPPARDAmengacu pacta prinsip pengernbangan kepariwisataan, yaitu:

a.pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat;
b.pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan dacrah dan wilayah yang lebih luas; dan
c.pernbangunan kepariwisataari berbasis masyarakat.
a.penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah;
b.sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan rencana strategis Dinas; dan
c.sebagai dasar dan pedornan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pernbangunan kepariwisataan daerall.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPPARDAsebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan rnasyarakat.
(2)PJPPA...'<DAsebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dilakukan evaluasi paling lama dalam 5 (lima) tahun.
1. g.sasaran;
2. h.arab pembangunan kepariwisataan daerah;
  1. 1.arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah; J. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
3. k.arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
  1. 1.arah kebijakan dan strategi kelernbagaan kepariwisataan daerah.
4. b.pemasaran pariwisata daerah;
5. c.industri pariwisata daerah; dan
6. d.kelembagaan kepariwisataan daerah.
(2)PJPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.prinsip;
2. b.V1Sl;
3. c.misi;
4. d.tujuan;
5. e.konsep;
6. f.kebijakan; 7 Pasal 8 Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
7. a.mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan dengan arah tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
8. b.menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan;
9. c.memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
10. d.mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata perkotaan yang ma.rnpu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan korisentrasi wisatawan ke semua wilayah eli daerah;
11. e.mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu mempcrkuat citra Daerah sebagai kota kreatif;
12. f.memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat; 8agian Ketiga Tujuan, Konsep, Kebijakan, dan Sasaran iklim investasi yang kondusif bagi pariwisata kreatif yang berwawasan membangun pengembangan lingkungan. g.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

a.mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pernbangunan wilayah yang rnaju dan berlandaskan norma agama;
b.mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
d.mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalarn menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;
e.mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
f.mewujudkan sistem kelernbagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan. pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan 8 PasallO Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:
a.pernbangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindurigi kawasan pariwisata, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
b.pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
c.pengembangan daya tarik wisata alam perkotaa.n. yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
d.pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
e.pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
f.pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah;
g.peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan;

Pasal 9

(1)Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif.
(2)Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan pariwisata perkotaan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus mernperhatikan:
1. a.memulihkan dan mengonservasi warisan budaya rnelalui program wisata krcatif;
2. b.memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
3. c.memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang Iingkungan, surnber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
4. d.mengurangi jejak ekologis dengan rnengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.
5. g.membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara rnandiri rnarnpu mengendalikan pernbangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang rarnah lingkungan; dan
6. h.mengernbangkan strukrur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan. 9

Pasal 12

(1)Arah pernbangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
1. a.pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. b.pembangunan kepariwisataan yang terpadu secara lintas sektor,danlintas pelaku;
3. c.pembangunan kepariwisataan dengan tata kelola yang baik;

Pasal 11

(1)Sasara.."lpernbangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
1. a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.peningkatan peran serta masyarakat dalarn kepariwisataan; dan
3. c.peningkatan produk domestik regional bruto dibidang kepariwisataan.
(2)Ketentuan mengenai indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
1. h.pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata daerah dan Iatau antar Daerah; L pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar eli bidang pariwisata; J. pembangunan landscape alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
2. k.penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
  1. 1.pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
3. m.pengembangan pemasaran pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri;
4. n.penguatan kelembagaan pengelo1aan pariwisata Daera h melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupatenJkota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dl dalam dan di luar negeri;
5. o.pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; dan
6. p.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan. 10

Pasal 15

(1)Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
1. a.memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.rnemiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.memiliki POSlSl strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;

Pasal 14

(1)Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a, meliputi:
1. a.kawasan pariwisata; dan
2. b.KDTWK.
(2)Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.perwilayahan destinasi pariwisata;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dati fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat rnelalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.

(2)Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.
1. e.pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemerataan perturnbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Iokal; dan
2. d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan 11

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 16

(1)Perwilayahan kawasan panwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; terdiri dari:
1. a.6 (enam] kawasan pariwisata; dan
2. b.6 (enam) KDTWK.
(2)Sebaran perwilayahan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.kawasan Kecamatan Cakranegara, terdiri atas:
  1. 1.Taman Mayura;
  2. 2.Pusat Kulincr Taliwang;
  3. 3.Pusat Kuliner Sayang-Sayang;
  4. 4.Pasar Seni Sayang-Sayang;
  5. 5.Pura Meru;
  6. 6.Pasar Cakranegara;
  7. 7.Makam Van Ham;
  8. 8.Sentra Kerajinan Cukli Sayang-sayang; dan
  9. 9.Water Sport Sungai Jangkok
2. b.kawasan Kecamatan Sandubaya, terdiri atas:
  1. 1.Pasar Mandalika;
  2. 2.Pusat Grosir Mandalika;
  3. 3.Taman Sdagalas;
  4. 4.Stadion Turide; dan
  5. 5.Home Industri Tahu Tempe Abian Tubuh.
3. c.kawasan Kecamatan Ampenan, terdiri atas:
  1. 1.Kota Tua Ampenan;
  2. 2.Pantai Ampenan;
  3. 3.Pura Segara;
  4. 4.Masjid Tua;
4. d.memiliki potensi produk wisata mas a depan;
5. e.memiliki kontribusi yang nyata danl atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
6. f.memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
(2)Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan geografis yang rnencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan;
2. b.memiliki potensi daya tarik wisata;
3. c.memiliki potensi aksesibilitas yang mcmadai;
4. d.memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
5. e.memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
(3)KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
1. a.cakupan geografis yang berada dalarn satu atau lebih saruan wilayah administrasi kelurahan;
2. b.mcrniliki potcnsi daya tarik wisata;
3. e.merniliki potensi aksesibilitas yang memadai;
4. d.memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
5. e.memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
6. f.pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 12 Pasal 18 Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
7. a.menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK;dan
8. b.mcnyusun rencana detail pcmbangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…