DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD 2026 terdiri atas: 1. Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.631.176.118.614,00; 2. Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.707.169.052.614,00; 3. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00; 4. SilPa Rp0,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,: Mengingat $ A Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 10. 1l 12. 13. 14. 1S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041), 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), 17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224), 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323): 20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), 21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909), 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi “Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777): 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431): 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727): 27.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALI KOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.Daerahadalah KotaMataram.

2.Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah./
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.631.176.118.614,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah, dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp656.076.878.856,00 (Enam ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah,
2. b.retribusi daerah,
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.386.984.024,00 (Tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.334.546.544,00 (Tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.750.000.000,00 (Dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.605.348.288,00 (Lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
(1)
(2)
(3)Pasal 5 Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp975.099.239.758,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.740.356.000,00 (Delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam riburupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.358.883.758,00 (Seratus tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.707.169.052.614,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi,
b.belanja modal,
c.“belanja tidak terduga, dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.503.221.103.305,00 (Satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai,
b.belanja barang dan jasa, dan
c.belanja hibah. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.088.840.657,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.529.736.048,00 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.602.526.600,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

(1)2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp196.906.599.309,00 (Seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.386.270.651,00 (Dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh saturupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.326.567.762,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.134.920.580,00 (Sembilan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp48.167.340.316,00 (Empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.500.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). poPp 9

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. b. penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp85.992.934.000,00 (Delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.sisalebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan
b.penerimaan pembiayaan utang daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…