ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. 10 ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "transparan" adalak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan "responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Huruf c Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Huruf d Yang dimaksud dengan "efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Huruf e Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dan perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. Huruf g Yang dimaksud dengan "terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Huruf h Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Huruf i Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratis" adalah perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 11 Huruf b Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan :
a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dan unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
c.adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat;
e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
Huruf c Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :
a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
b.konsultasi pertimbangan dan landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
Huruf d Yang dimaksud dengan "pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down)" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan cara hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dan RW/Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan kota, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. ayat (5) 12 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR