DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

• Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan ditambahkan 9 (sembilan) angka baru yakni angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17; • Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) terkait Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu bentuk partisipasi DPRD dan sebagai bagian dari MPBM yang dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Di antara BAB II dan BAB III, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah; • Setelah BAB IIA, ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIB, POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD; • Ketentuan Pasal 9 terkait Pendanaan Diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, perlu diatur sistem perencanaan pembangunan daerah;
c.bahwa sejalan dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercermin dalam alat kelengkapan Dewan adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu bentuk partisipasi anggota Dewan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
12.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
13.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG MUSYAWARAH PEMBANGUNAN BERMITRA MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan ditambahkan 9 (sembilan) angka baru yakni angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan. 4 5a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
6.Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melaksanakan dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada baik yang datang dari dinas daerah, instansi dinas daerah, instansi vertikal maupun lembaga swadaya masyarakat atau tokoh masyarakat.
7.Perencanaan partisipatif adalah suatu alat atau model perencanaan yang berorientasi pada keterlibatan secara aktif kelompok masyarakat atau komunitas dalam proses perencanaan di dalam wilayah dimana sebuah program atau proyek akan dikembangkan.
8.Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.
9.Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD adalah saran, masukan, pendapat, dan/atau pandangan DPRD terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD dari masyarakat yang diwakilinya, serta merupakan salah satu bentuk partisipasi DPRD dalam pengelolaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari MPBM.
10.Pemangku kepentingan adalah pihak yang Iangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah daerah, kelurahan, RT/Lingkungan, serta keterwakilan perempuan.
11.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. 5
13.Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.
16.Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perlode 1 (satu) tahun.
2.Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk MPBM.
(2)Pembentukan MPBM sebagai pengganti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
(3)MPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Lingkungan/RW;
2. b.Kelurahan;
3. c.Kecamatan; dan
4. d.Kota.
(4)MPBM dapat mencakup seluruh unsur masyarakat, yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, petani, buruh, nelayan, LSM, parpol, Ormas dan lain-lain yang ditentukan oleh musyawarah.
(5)Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu bentuk partisipasi DPRD dan sebagai bagian dari MPBM yang dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Di antara BAB II dan BAB III, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1)Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, terdiri atas :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja SKPD.
(2)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip :
1. a.sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. b.dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
3. c.mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
(3)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan secara :
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur;
8. h.berkeadilan; dan
9. i.berwawasan lingkungan.
(4)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan :
1. a.teknokratis;
2. b.partisipatif;
3. c.politis; dan
4. d.atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
(5)Ketentuan mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5.Setelah BAB IIA, ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIB, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIB POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 7
6.Setelah Pasal 3A, ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3B, sehingga Pasal 3B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

(1)DPRD dapat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2)Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi saran, masukan, pendapat, dan/atau pandangan DPRD terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD.
(3)Pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa program/kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
(4)Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/sebelum penyusunan RKPD.
(5)Proses dan tatacara penyusunan dan pembahasan pokok- pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan dana penyelenggaraan MPBM.
(2)Dana penyelenggaraan MPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
1. a.APBD;
2. b.bantuan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
3. c.swadaya masyarakat; dan/atau
4. d.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 15 Juni 2016 WALIKOTA MATARAM, ttd H. AHYAR ABDUH Diundangkan di Mataram pada tanggal 15 Juni 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, ttd H. EFFENDI EKO SASWITO LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : ( 39 /2016) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG MUSYAWARAH PEMBANGUNAN BERMITRA MASYARAKAT I. UMUM Dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana salah satu fungsi DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan Dewan adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan APBD. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat secara utuh. Untuk itu, perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4

Pasal 3A

ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. 10 ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "transparan" adalak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan "responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Huruf c Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Huruf d Yang dimaksud dengan "efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Huruf e Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dan perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. Huruf g Yang dimaksud dengan "terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Huruf h Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Huruf i Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratis" adalah perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 11 Huruf b Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan :

a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dan unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
c.adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat;
e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. Huruf c Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :
a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
b.konsultasi pertimbangan dan landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan. Huruf d Yang dimaksud dengan "pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down)" adalah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan cara hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dan RW/Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan kota, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. ayat (5) 12 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…