DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, kekeluargaan, dan keadilan. Tugas dan Wewenang pemerintah daerah ; melakukan pemberdayaan Koperasi; memberikan perlindungan terhadap koperasi Pemerintah Daerah menyusun prioritas bidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh koperasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi di Kota Mataram perlu dikembangkan rnelalui pemberdayaan, perlindungan dan kernudahan bagi Koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
c.bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan perlindungan Kopcrasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi; WALl KOTA MATARAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMBERDAYAAN KOPERASI TENTANG WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2019 SA ",'LIRA-"NI ',I'. , ,_,I.,ll, _,~!, I 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kota Mataram.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. 5.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram.
6. 6.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Koperasi.
7. 7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. 8.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPEMBERDAYAANKOPERASI. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM dan WALIKOTAMATARAM Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Sirnpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1495);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); 3 Pasal 3 Pemberdayaan Koperasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas Koperasi dalam peningkatan perekonomian masyarakat;
b.meningkatkan pro duktivitas , daya saing dan pangsa pasar Koperasi; Co meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif; dan
d.meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.akuntabilitas;
b.transparansi;
c.partisipatif;
d.kekeluargaan; dan
e.keadilan.
1. 9.Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi us aha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
2. 10.Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi.
3. 11.Iklim us aha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
4. 12.Pelaku us aha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
5. 13.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan Zatau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/ atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. 14.lzin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha Koperasi.
7. 15.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah wadah perhimpunan Koperasi Indonesia di Daerah. 4

Pasal 7

(1)Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),Pemerintah Daerah dapat: a, menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran;
1. b.mengembangkan kelembagaan serta bantuan pendictikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Koperasi;
2. c.memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaanbagi Koperasi;
3. d.memberikan bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara Koperasidengan pihak lain; dan
4. f.memberikan bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kemudahan terhadap:
1. a.izin usaha dan tempat berusaha dengan mudah, murah, cepat dan transparan;

Pasal 6

(1)PemberdayaanKoperasidilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Dekopinda.
(3)Dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan.lembagapendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAY AAN

Pasal 5

Dalam pemberdayaan Koperasi,Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan untuk memanfaatkan peluang usaha bagi Koperasi,
b.memberikan izin untuk kegiatan usaha Koperasi;
c.mencabut izin Koperasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Koperasi yang wilayahkeanggotaannyadalam Daerah; dan
e.melakukan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.melakukan pemberdayaan Koperasi;dan
2. b.memberikanperlindungan terhadap Koperasi.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun prioritas bidang ekonomiyang dapat dilakukan oleh Koperasi.
(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.telah berbadan hukum Koperasi;
2. b.usahanya lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota:
3. c.predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam cukup sehat; dan
4. d.telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut- turut.
(2)Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. BABIV BENTUKPEMBERDAYAAN Pasal 8
(1)Pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.penguatan kelembagaan;
2. b.fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kopetensi; G. fasilitasi penguatan permodalan melalui perbankan dan non perbankan;
3. d.pembinaan manajemen;
4. e.fasilitasi kerjasama;
5. f.bimbingan teknis;
6. g.fasilitasi kemudahan perizinan;
7. h.pendampingan dalam pengelolaan usaha;
8. i.pemasaran produk;
9. j.fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);dan / atau
10. k.keikutsertaan Koperasi dalam pembangunan di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.
1. b.pelayanan informasi yang tepat dan cepat untuk mendapatkan akses pembiayaan, permodalan, teknologi dan pasar bagi Koperasi; Co bantuan fasilitasi pendidikan, pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola Koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Koperasi;
2. d.keringanan pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. e.pe1ayanan konsultasi manajemen di bidang kelembagaan dan usaha Koperasi yang tepat, cepat dan cermat.
(2)Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berkedudukan di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dialokasikan kepada Koperasi. 6

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 5 Pasal 9

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, melalui penerapan kebijakan yang meliputi aspek:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.informasi usaha;
4. d.kemitraan;
5. e.perizinan usaha;
6. f.kesempatan berusaha;
7. g.perlindungan usaha;
8. h.promosi dagang; dan
9. i.dukungan kelembagaan.
(2)Koperasi dalam memasarkan produk usahanya harus memberikan jaminan kualitas produksinya.
(3)Dunia usaha dan rnasyarakat harus berperan aktif dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif. Umum BABV IKLIM USAHA
(2)Pasa111 Keikutsertaan Koperasi dalam pengadaan barangJjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 ayat
(1)huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)
(3)
(2)Pasal 10 Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.salinan dokumen Koperasi;
2. b.laporan keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
3. c.dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 dual tahun terakhir; dan
4. d.menyerahkan agunan. Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui Bank atau LembagaKeuangan bukan Bank yang ditunjuk. Ket.entuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pernberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. ( 1) 7

Pasal 16

(1)Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:

Pasal 15

lnformasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

a.membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun intemasional;
b.mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi eli Daerah; dan
c.memberikan jaminan transparansi dan akses yang sarna bagi pelaku usaha Koperasidi Daerah.

(1)huruf b, dilaksanakan untuk:
1. a.mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha Koperasi;dan
2. b.mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi.

Pasal 13

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi di Daerah;
c.memberikan kemudahan untuk memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.membantu para pelaku usaha Koperasi di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, bail! yang menggunakan sistem konfensional maupun sistem imbal jasa. 8agian Kedua Pendanaan, Sarana dan Prasarana 8 Pasal 18

(1)Perizinanusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha yang terintegrasi dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
(2)Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenanganDaerah, meliputi :
1. a.pertanian;
2. b.industri pengolahan;
3. c.air bersih;
4. d.bangunan;
5. e.perdagangan, hotel dan restoran;
6. f.pengangkutan dan komunikasi;
7. g.keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
8. h.jasa usaha lainnya.
(3)Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi, diatur dalam Peraturan Walikota. 8agian Kelima PerizinanUsaha Pasal 17
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasihubungan kemitraan Koperasi dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
1. a.inti plasma;
2. b.waralaba;
3. c.perdaganganumum;
4. d.distribusi dan keagenan;
5. e.bagi hasil;
6. f.kerjasama operasional;
7. g.usaha patungan Uoint venture);
8. h.penyumberluaran (outsourcing); dan
9. i.bentuk kemitraan lainnya.
(3)Kernitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
1. a.mewujudkan kemitraan antar Koperasi eli Daerah;
2. b.mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan usaha besar di Daerah;
3. c.mendorong terjadinya kemitraan usaha dan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasidi Daerah;
4. d.mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasieli Daerah;
5. e.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
6. f.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasidi Daerah. 9 Pasal 21 Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk:
7. a.meningkatkan promosi produk Koperasi di Daerah untuk tingkat regional,nasional dan intemasional;
8. b.memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasidi Daerah;
9. c.memberikan penghargaan untuk Koperasi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosiproduk Koperasidi Daerah; dan
10. d.membantu kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

Pasal 20

Perlindungan usaha seagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat. yang serta turon Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1)huruf I, dilaksanakan untuk:
1. a.menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan Iokasi yang wajar bagi pedagangkaki lima serta lokasi lainnya;
2. b.menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
3. c.mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Koperasi;
4. d.mengkoordinasikan dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengembanganpasar tradisional;
5. e.mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan temurun;
6. f.menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;
7. g.melindungiusaha tertentu Koperasiyang bersifat strategis;
8. h.mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi melalui pengadaan secara langsung; dan
9. i.memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…