DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. non diskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi Anak; c . hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; d . penghargaan terhadap pandangan Anak; dan e. tata pemerintahan yang baik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 4 . Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 1
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(4235)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Norrior 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan Menetapkan : PERATURAN LAYAKANAK. WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pemba..11gunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil Tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10.Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
11.Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA. 3
12.Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
13.Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indkator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
14.Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15.Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media masa, dunia usaha dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal pengelenggaraan KLA.
17.Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
20.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, a tau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
23.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
24.Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan Pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. 4
25.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat maupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
26.Tempat/Rumah lbadah Ramah Anak adalah tempat/rumah ibadah yang memiliki sistem pelayanan holistik dai.-i menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
27.Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak adalah wilayah kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
28.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui implementasi kebijakan penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA, bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia usaha, media masa dan Anak dalam menyelenggarakan KLA;
c.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, media masa dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
d.mengimplementasikan kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
e.memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
f.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. 5

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak; c . hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; d . penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

( 1) Penyelenggaraan KLA, didasarkan pada strategi:

a.pengarusutamaan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; b . mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan kawasan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan;
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
d.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
e.peningkatan peran Masyarakat, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, Dunia Usaha dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
f.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(2)Strategi penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap: a . proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
1. b.tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi.
(3)Kebijakan penyelenggaraan KLA diarahkan pada Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak, serta Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak. 6

BAB III

INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan KLA, memperhatikan: a . kelembagaan; dan b . klaster hak Anak.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas indikator:
1. a.adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA dan produk hukum daerah lainnya yang sejenis;
2. b.penguatan kelembagaan KLA; dan
3. c.peran lembaga Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(3)Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas klaster:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif; c . kesehatan dasar dan kesejahteraan;
3. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
4. e.Perlindungan Khusus Anak.
(4)Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas indikator:
1. a.anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; b . ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
2. c.pelembagaan partisipasi Anak.
(5)Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas indikator:
1. a.pencegahan perkawinan Anak;
2. b.penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga;
3. c.pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI);
4. d.standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
5. e.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
(6)Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas indikator:
1. a.persalinan difasilitas kesehatan;
2. b.status gizi balita; c . Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
3. d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; 7
4. e.lingkungan sehat; dan
5. f.ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.
(7)Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas indikator:
1. a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun; b . satuan pendidikan/Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
2. c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.
(8)Klaster Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas indikator:
1. a.pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi, serta Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
2. b.pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS, serta pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
3. c.pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi, serta pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); dan
4. d.penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan H ukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku), serta pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(9)Untuk mempercepat pencapaian Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(10)Dalam hal terjadi perubahan Indikator KLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan perubahan indikator KLA dimaksud dengan Peraturan Walikota. BABIV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan KLA di Daerah, meliputi tahapan:
1. a.perencanaan KLA; b . pra-KLA;
2. c.pelaksanaan KLA; dan
3. d.evaluasi KLA. 8
(2)Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Pasal 8

Perencanaan KLA, terdiri atas:

a.deklarasi KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.profil KLA.

Pasal 9

( 1) Walikota melakukan Deklarasi KLA.

(2)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA.

Pasal 10

(1)Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan setelah Deklarasi KLA dengan keputusan Walikota.
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas atas: KLA, paling sedikit terdiri
1. a.ketua: sekretaris daerah;
2. b.wakil ketua: kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah; yang dibidang
3. c.sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. d.sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang terdiri atas:
  1. 1.koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  6. 6.koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
  7. 7.koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan. 9
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat ditingkat kecamatan dan pejabat ditingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur:
1. a.perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster hak Anak;
2. b.masyarakat;
3. c.media masa;
4. d.dunia usaha; dan
5. e.perwakilan Anak.

Pasal 11

(1)Gugus Tugas KLA, mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA.
4. d.melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;dan
5. e.menyusun laporan penyelenggaraan KLA dan menyampaikannya kepada Walikota secara berkala.
(2)Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
1. a.pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
2. b.pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
(3)Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
(4)Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…