3.Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587-) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Urrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754.)-;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Pasal 3 (1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD,yaitu :
a.PT. BPD NTBSyariah;
b.PDAMGiri Menang;
c.PD. BPR NTBMataram; dan
d.PT.Jarnkrida NTBBersaing.
(2)Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.
2.Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPD NTB Syariah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Kantor Pusat Mataram.
1.Ketentuan pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) diubah sebagai berikut: