DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD yaitu : a. PT. BPD NTB Syariah b. PDAM Giri Menang c. PD. BPR NTB Mataram; dan d. PT. Jamkrida NTB Bersaing Pemerintah daerah selain melakukan penyertaan modal daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asset penyertaan modal dari Pemerintah Kota Mataram dan pcrubahan nomenklatur nama perusahaan yang sebelumnya PT. Bank NTB menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ten tang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah. WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2019 I SALINAN I

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587-) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Urrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754.)-;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD,yaitu :
1. a.PT. BPD NTBSyariah;
2. b.PDAMGiri Menang;
3. c.PD. BPR NTBMataram; dan
4. d.PT.Jarnkrida NTBBersaing.
(2)Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

2.Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPD NTB Syariah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Kantor Pusat Mataram.
1.Ketentuan pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) diubah sebagai berikut:

Menetapkan

Menetapkan: PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR16 TAHUN 2016 TENTANGPENYERTAANMODALPEMERINTAHKOTA MATARAMKEPADABADANUSAHAMILIKDAERAH MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM dan WALIKOTAMATARAM Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik.Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

b.PDAM Giri Menang sebesar Rp. 90.034.363.153,37 (sembilan puluh milyar tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :
1. 1.Hibah Pemerintah Pusat eks. P2SAB sebesar Rp. 7.447.065.115,87 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
2. 2.Pengembangan jaringan di Kota Mataram sebesar Rp. 15.641.702.678,50,- (lima belas rnilyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen);dan
3. 3.Uang Tunai Pemerintah Daerah sebesar Rp. 66.945.595.359,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
c.PD. BPR NTB Mataram sebesar Rp. 4.634.346.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
d.PT.Jamkrida NTBBersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu rnilyarrupiah).

(2)Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Besaran reneana tambahan penyertaan modal daerah dimulai pada tahun 2019 sampai dengan terpenuhinya jumlah penyertaan modal daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
2. b.PDAMGiri Menang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyarrupiah;
3. c.PD. BPRNTBMataram sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
4. d.PT.Jamkrida NTBBersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah).

Pasal 5

(1)Jumlah Penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2018 kepada SUMD masing-masing sebagai berikut :
1. a.PT. BPD NTB Syariah sebesar Rp. 23.097.130.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  1. 3.Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: NOREGPERATURANDAERAH KOTA MATARAM,PROVINSINUSATENGGARA BARATNOMOR Z4 TAHUN 2019 LEMBARANDAERAH KOTA MATARAMTAHUN 2019 NOMOR 9 SERI H.E Diundangkan di Mataram pada tanggal 13 -; 1.""". - "1@ SEKRETARISDAERAH KOTA MAT~ , H.AHY Ditetapkan di Mataram pada tanggal -13 Jt'':~::::17 VWALIKOTAMATARAMt Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(4)Besaran yang dimaksud pada Ayat (3) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…