DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Perlindungan terhadap produk lokal yang diselenggarakan berdasarkan asas: a . kemanfaatan; b. keterpaduan; c. keberlanjutan; d. efisiensi; e. berkeadilan; f. daya saing; g. kemitraan; h . kemandirian; 1. kelestarian lingkungan; dan J. kearifan lokal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Mataram memiliki produk lokal berupa hasil pertanian dan industri yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk meningkatkan kesej ahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan produk lokal agar memiliki daya kreatif dan daya saing dipangsa pasar lokal, nasional dan internasional serta menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 1 4 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram. 2 . Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Mataram.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kota Mataram. 6 . Perlindungan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada produk lokal.
7.Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.
8.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Pendampingan Usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 3
12.Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas: a . kemanfaatan;

b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.efisiensi;
e.berkeadilan;
f.daya saing;
g.kemitraan; h . kemandirian;
1. 1.kelestarian lingkungan; dan J. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal, dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan da n pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; b . memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
c.menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal; dan
d.memberikan landasan hukum terhadap perlindungan produk lokal.

Pasal 4

Perlindungan Produk Lokal, bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal; b . mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru; 4
c.memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Walikota berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal di Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Produk Lokal, meliputi:

a.Perencanaan dan Penetapan;
b.Sertifikasi dan Jaminan Mutu; dan
c.Pengembangan dan Pembinaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan dan Penetapan Produk Lokal disusun sesuai dengan kriteria Produk Lokal.
(2)Walikota melalui Perangkat Daerah terkait langsung dengan pengembangan Produk Lokal menyusun rencana pengembangan Produk Lokal,
(3)Rencana pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pengembangan Produk Lokal jangka panjang daerah; dan
2. b.pengembangan Produk Lokaljangka menengah daerah. 5

Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.daya tarik ekonomis produk lokal;
b.daya tarik kekhasan/keunikan produk lokal;
c.daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah;
d.kelestarian lingkungan hidup; dan
e.keberlanjutan sumberdaya yang dimiliki Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah dapat dilakukan dengan model:
1. a.incubator;
2. b.klaster;
3. c.satu kelurahan satu Produk; dan/ a tau
4. d.kompetensi inti.
(2)Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
1. a.peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal;
2. b.peningkatan kualitas infrastruktur;
3. c.peningkatan promosi dan investasi Produk Lokal;
4. d.peningkatan kerjasama;
5. e.peningkatan peran serta masyarakat;
6. f.peningkatan perlindungan terhadap Produk Lokal; dan
7. g.peningkatan standarisasi Produk Lokal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…