Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
Pasal 19 ayat (1) huruf f dengan menghilangkan kata “golf” karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi । Nomor 52/PUU-IX/2011; J
menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 . tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah; Mengingat , : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahuh 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 . Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
;5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia ' ; Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ' i Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan : : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan i Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor | 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); :7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 4286); i8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
•10. Undang-Undang Nomör 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 5049); 1 i l
i 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ' Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 5234); । i * • : ;
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lèmbaran • i Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan: i Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 5679); : 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang , Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) । sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik ; Indonesia Nomor 5145); : 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman . Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
'19. Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) . sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. (l)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
b. c. d. g. h. i. 1. m. o. P j- k. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan j diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : e. f.
pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perSen); kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen); pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas persen); sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% , (sepuluh persen); । sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar 15% (lima • belas persen); . i i ! ' diskptik,karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh , persen); I . ; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen); permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh i persen); ; pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15%(lima belas persen);
I I ' ! 1 i I s. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh ' I persen); I i li
I I I I I (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
! O (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang teijual. ; ! i ; .
| : ; ; •? ' ' ' W i I , ' . , • 1
i i ' i Pasal 30 A I I _
O
1
I ! i Pasal 30 B H i Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A terdiri atas .
5 H ; i ! ' '
I . I
। i : j ’
Besamya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : ! I
No. Tarif Daya Tarif PPJ 1 2 3 4 R 1 450 VA 7% 900 VA- 2.200 VA 9% R2 3.500 VA - 5.500 VA 10% R3 > 6.600 VA 10% B 1 450 VA- 5.500 VA 7,5% B 2 6.600 VA - 200 kVA 7,5% B 3 > 200 kVA 7,5% I 1 450 VA- 14 kVA 3% I 2 > 14 kVA- 200 kVA 3% I 3 > 200 kVA- < 30.000 kVA 3% I 4 > 30.000 kVA 3% S 1 220 VA 0% S 2 450 VA- 200 kVA 1% S 3 >■200 kVA । 1,5% S 3K 555.000 VA 2% i i , I .
1 : 1 ' । i i । : i i Pasal II WALIKO' RO AC PAIRIN Ditetapkan di Metro Pada tanggal 2017 Diundangkan di Metro Pada tanggal 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ! Agar setia^ orang mengetahuinya, memcnntahkan pengundangan Peraturan j Daerah ini (lengan penem^atannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. '< LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR....S.1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : (Ol/v^/MTR/2017) HAKGKII1 KAR ! i ' I I I I ' i l ! I PENJELASAN । i ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO i NOMOR (91 TAHUN 2017 I i TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun ‘2009 sebagaimana telah diubah dua kali dan ini merupakan perubahan yang ketiga, yang mempunyai maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, selain dari itu bertujüan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, sehingga perlu diadakan penyempumaan terhadap peraturan daerah dimaksud dengan mengakomodir ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. II. PASAL DEMI PASAL ! i Pasal II ! '
i ; Ayat(l) , Cukup jelas. I I Ayat (2) ; I Cukup jelas. I Ayat (3) I Cukup jelas. i ; , / Pasal;19 । | Ayat(l) Cukup jelas. ! I i ; Ayat (2) Cukup jelas. ' : Ayat (3) ; ; Cukup jelas. ! i i i Ayat (4) i Cukup jelas. Peisal 30 A , ! Ayat (1) Cukupjelas. : i ; Ayat (2) ! Cukup jelas. i ' Ayat (3) i । Cukupjelas. ! : Ayat (4) i Cukup jelas. Pasal !30 B j I Cukup jelas.
' Cukupjelas. I i Pasal II . Cukup jelas. TAMBAHAN LÉMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...?J. I I
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)