DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Lampung Nomor G/391/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 ' Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sehingga perlu adanya revisi terhadap Pasal dimaksud yaitu Pasal 16 ayat (2) huruf g dan

Mengingat

Pasal 19 ayat (1) huruf f dengan menghilangkan kata “golf” karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi । Nomor 52/PUU-IX/2011; J

c.bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan i i pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi । i dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta i penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ! , 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan I । Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik i Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri , i Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 serta disesuaikan dengan tarif pajak yang ada dalam Peraturan ; ; Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, . yang selama ini masih terdapat kendala dalam penerapannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 . tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah; Mengingat , : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahuh 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 . Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Nomor 3821); ,
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan ; Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik , Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 3825); ;5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia ' ; Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ' i Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan : : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan i Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor | 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); :7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 4286); i8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746); •10. Undang-Undang Nomör 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 5049); 1 i l
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang , Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); i 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ' Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 5234); । i * • : ;
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lèmbaran • i Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan: i Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 5679); : 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang , Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) । sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik ; Indonesia Nomor 5145); : 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman . Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang I Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera! Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350); '19. Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan :

Pasal 16

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) . sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. (l)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2)Hiburan sebagaimana dimaksüd pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan Film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tan, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; t '
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan;
10. j.pertandingan olahraga. ( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO 2.

Pasal 19

(1)Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut : b. c. d. g. h. i. 1. m. o. P j- k. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan j diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : e. f.
(3)Dikécuajikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hiburan ; yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pemikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perSen); kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen); pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas persen); sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% , (sepuluh persen); । sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar 15% (lima • belas persen); . i i ! ' diskptik,karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh , persen); I . ; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen); permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh i persen); ; pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15%(lima belas persen);
1. q.kontes kecantikan yang berkelas intemasional sebesar 15% (lima belas persen);
2. r.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen); I I ' ! 1 i I s. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh ' I persen); I i li
3. t.pertandingan olahraga yang berkelas intemasional sebesar 20% (dua puluh persen); I I I I I (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
(3)Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. ! O (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang teijual. ; ! i ; .
(5)Besqmya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. | : ; ; •? ' ' ' W i I , ' . , • 1

3.Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30 A dan Pasal 30 B sehingga berbunyi sebagai berikut : i i ' i Pasal 30 A I I _

(1)Tariftenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tanf. O
(2)Tariftenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Tarif tenaga listrik reguler; dan
2. b.Tarif tienaga listrik prabayar.
(3)Tarif teriaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. 1
(4)Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. I ! i Pasal 30 B H i Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A terdiri atas .
1. a.Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial;
2. b.Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga; 5 H ; i ! ' '
3. c.Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisms;
4. d.Tarif tenaga listrik untuk keperluan Industri;
5. e.Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah; I . I
6. f.Tarif tenaga listrik untuk keperluan Layanan Khusus.
  1. 4.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : । i : j ’

Pasal 31

Besamya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : ! I

a.Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas sebagai berikut : No. Tarif Daya Tarif PPJ 1 2 3 4 R 1 450 VA 7% 900 VA- 2.200 VA 9% R2 3.500 VA - 5.500 VA 10% R3 > 6.600 VA 10% B 1 450 VA- 5.500 VA 7,5% B 2 6.600 VA - 200 kVA 7,5% B 3 > 200 kVA 7,5% I 1 450 VA- 14 kVA 3% I 2 > 14 kVA- 200 kVA 3% I 3 > 200 kVA- < 30.000 kVA 3% I 4 > 30.000 kVA 3% S 1 220 VA 0% S 2 450 VA- 200 kVA 1% S 3 >■200 kVA । 1,5% S 3K 555.000 VA 2% i i , I .
b.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk usaha industri, pertdmbangan minyak dan gas sebesar 3% (tiga persen).
c.Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik industri pertambangan minyak dan gas maupun non industri pertambangan minyak dan gas sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 1 : 1 ' । i i । : i i Pasal II WALIKO' RO AC PAIRIN Ditetapkan di Metro Pada tanggal 2017 Diundangkan di Metro Pada tanggal 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ! Agar setia^ orang mengetahuinya, memcnntahkan pengundangan Peraturan j Daerah ini (lengan penem^atannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. '< LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR....S.1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : (Ol/v^/MTR/2017) HAKGKII1 KAR ! i ' I I I I ' i l ! I PENJELASAN । i ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO i NOMOR (91 TAHUN 2017 I i TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun ‘2009 sebagaimana telah diubah dua kali dan ini merupakan perubahan yang ketiga, yang mempunyai maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, selain dari itu bertujüan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, sehingga perlu diadakan penyempumaan terhadap peraturan daerah dimaksud dengan mengakomodir ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. II. PASAL DEMI PASAL ! i Pasal II ! '

Pasal 16

i ; Ayat(l) , Cukup jelas. I I Ayat (2) ; I Cukup jelas. I Ayat (3) I Cukup jelas. i ; , / Pasal;19 । | Ayat(l) Cukup jelas. ! I i ; Ayat (2) Cukup jelas. ' : Ayat (3) ; ; Cukup jelas. ! i i i Ayat (4) i Cukup jelas. Peisal 30 A , ! Ayat (1) Cukupjelas. : i ; Ayat (2) ! Cukup jelas. i ' Ayat (3) i । Cukupjelas. ! : Ayat (4) i Cukup jelas. Pasal !30 B j I Cukup jelas.

Pasal 31

' Cukupjelas. I i Pasal II . Cukup jelas. TAMBAHAN LÉMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...?J. I I

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Lampung Nomor G/391/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 ' Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sehingga perlu adanya revisi terhadap Pasal dimaksud yaitu Pasal 16 ayat (2) huruf g dan

Mengingat

Pasal 19 ayat (1) huruf f dengan menghilangkan kata “golf” karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi । Nomor 52/PUU-IX/2011; J

c.bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan i i pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi । i dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta i penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ! , 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan I । Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik i Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri , i Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 serta disesuaikan dengan tarif pajak yang ada dalam Peraturan ; ; Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, . yang selama ini masih terdapat kendala dalam penerapannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Nomor 3821); ,
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan ; Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik , Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 3825); ;5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia ' ; Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ' i Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan : : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan i Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor | 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); :7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 4286); i8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746); •10. Undang-Undang Nomör 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 5049); 1 i l
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang , Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); i 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ' Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 5234); । i * • : ;
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lèmbaran • i Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan: i Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 5679); : 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang , Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) । sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik ; Indonesia Nomor 5145); : 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman . Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang I Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera! Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350); '19. Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan :

Pasal 16

1.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) . sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. (l)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2)Hiburan sebagaimana dimaksüd pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan Film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tan, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; t '
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan;
10. j.pertandingan olahraga. ( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO 2.

Pasal 19

(1)Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut : b. c. d. g. h. i. 1. m. o. P j- k. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan j diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : e. f.
(3)Dikécuajikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hiburan ; yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pemikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perSen); kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen); pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas persen); sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% , (sepuluh persen); । sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar 15% (lima • belas persen); . i i ! ' diskptik,karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh , persen); I . ; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen); permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh i persen); ; pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15%(lima belas persen);
1. q.kontes kecantikan yang berkelas intemasional sebesar 15% (lima belas persen);
2. r.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen); I I ' ! 1 i I s. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh ' I persen); I i li
3. t.pertandingan olahraga yang berkelas intemasional sebesar 20% (dua puluh persen); I I I I I (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
(3)Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. ! O (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang teijual. ; ! i ; .
(5)Besqmya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. | : ; ; •? ' ' ' W i I , ' . , • 1

3.Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30 A dan Pasal 30 B sehingga berbunyi sebagai berikut : i i ' i Pasal 30 A I I _

(1)Tariftenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tanf. O
(2)Tariftenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Tarif tenaga listrik reguler; dan
2. b.Tarif tienaga listrik prabayar.
(3)Tarif teriaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. 1
(4)Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. I ! i Pasal 30 B H i Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A terdiri atas .
1. a.Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial;
2. b.Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga; 5 H ; i ! ' '
3. c.Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisms;
4. d.Tarif tenaga listrik untuk keperluan Industri;
5. e.Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah; I . I
6. f.Tarif tenaga listrik untuk keperluan Layanan Khusus.
  1. 4.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : । i : j ’

Pasal 31

Besamya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : ! I

a.Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas sebagai berikut : No. Tarif Daya Tarif PPJ 1 2 3 4 R 1 450 VA 7% 900 VA- 2.200 VA 9% R2 3.500 VA - 5.500 VA 10% R3 > 6.600 VA 10% B 1 450 VA- 5.500 VA 7,5% B 2 6.600 VA - 200 kVA 7,5% B 3 > 200 kVA 7,5% I 1 450 VA- 14 kVA 3% I 2 > 14 kVA- 200 kVA 3% I 3 > 200 kVA- < 30.000 kVA 3% I 4 > 30.000 kVA 3% S 1 220 VA 0% S 2 450 VA- 200 kVA 1% S 3 >■200 kVA । 1,5% S 3K 555.000 VA 2% i i , I .
b.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk usaha industri, pertdmbangan minyak dan gas sebesar 3% (tiga persen).
c.Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik industri pertambangan minyak dan gas maupun non industri pertambangan minyak dan gas sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 1 : 1 ' । i i । : i i Pasal II WALIKO' RO AC PAIRIN Ditetapkan di Metro Pada tanggal 2017 Diundangkan di Metro Pada tanggal 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ! Agar setia^ orang mengetahuinya, memcnntahkan pengundangan Peraturan j Daerah ini (lengan penem^atannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. '< LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR....S.1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : (Ol/v^/MTR/2017) HAKGKII1 KAR ! i ' I I I I ' i l ! I PENJELASAN । i ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO i NOMOR (91 TAHUN 2017 I i TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun ‘2009 sebagaimana telah diubah dua kali dan ini merupakan perubahan yang ketiga, yang mempunyai maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, selain dari itu bertujüan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, sehingga perlu diadakan penyempumaan terhadap peraturan daerah dimaksud dengan mengakomodir ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. II. PASAL DEMI PASAL ! i Pasal II ! '

Pasal 16

Pasal 31

' Cukupjelas. I i Pasal II . Cukup jelas. TAMBAHAN LÉMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...?J. I I