DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu diadakan penyempumaan Peraturan Daerah tersebut;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 ten tang Pajak Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); •
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); • •

Menetapkan

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota M€tro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHON 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) diubah sebagai berikut : • •
1.Ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf c dan huruf e diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 22

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat, wall painting dan stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame suara;
  1. 1.Reklame film/ slide dan J. Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
1. a.Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.Nam.a pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; d . Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e . Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan- kegiatan am.al, sosial dan keagamaan . Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ~~7:1gru;i pen~_!l1patan_~ dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Ditetapkan di Metro pada tanggal b ~epte mber 2019 , - . ..... .. .. ..... ... .. .. . . I '~!';.-- -.11L, . .. ~-- • • - 'i•,·· __ • --~~ .... : ~ ~!:±~ di Me~ : '.: 2 -v?=-' KOTAMETRO, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ..J.. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; (06/893/MTR/2019) • • I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ..J..

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…