DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012 masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu diadakan penyempumaan Peraturan Daerah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubEk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tabun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DAN WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 08) diubah sebagai berikut ;
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Metro .
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Metro.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- i undangan. P- Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro. A Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro. A Z 8. 9. 18. 19. 20. 16. 17. 14. 15. 12. 13. 10. 11. sxrs srsszxr ~ =- Daerah (BUMD) dengan nam dan dalam bentuk apapun firma konesi ko^raS1, dana pension, persekutuan, perkumpula^ bentuk bad^n'3^1 P0^’ atau organisasi lainnya, lembaga dan usX teïp ya termasuk kontrak “vestasi kolektif dan bentuk Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. ^t jasa penginapan/peristirahatan termasuk Z» hunnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel losmen, gubuk panwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan ramah dari“(sX^) Serta kos dengan ju”^h kaalar 'ebih Pajak Restoren adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoren. ba™ah faSilitaS peny<;dia makanan dan/atau minuman dengan wT™?V ’ yang mencakuP W mmah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejemsnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumher lain Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
23.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan % oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk \ kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 24r Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan \ pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
25.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
26.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
28.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
30.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak \ yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT | adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi \ dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
38.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan v keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak \ tersebut. 4XJ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola \ data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan \ profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. J-
48.Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.
2.Diantara Ketentuan BAB XVIII Pasal 79 dan BAB XIX Pasal 80 disisipkan 2 (dua) BAB dan 4 (empat) Pasal sehingga berbunyi :

a.Melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau;
b.Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, sesuai dengan jenis objek pajak yang dipungut atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah;
c.Tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

(1)Wajib Pajak yang melakukan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2)Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

B PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Pasal 79 B

Pasal 79

(1)Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
1. a.Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
2. b.Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran i pemeriksaan; dan/atau \ c. Memberikan keterangan yang diperlukan. (3V Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur \ dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

(1)Dalam rangka pengawasan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penungguan atau menempatkan peralatan manual maupun program aplikasi on-line sistem pada objek pajak.
(2)Penungguan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek Pajak secara nyata.
(3)Dalam rangka penghitungan potensi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak harus menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Ditetapkan di Metro pada Tanggal: 0*^ Mcvfat 2016 Diundangkan di Metro pada Tanggal: oT- 2016 SEKRETARIS DAÏRAH KOTA METRO, WALIKOTA METRO, ISHAK LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 5.^ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (3/MTR/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012, yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, salah satu penyebabnya adalah peraturan daerah tersebut belum memuat aturan mengenai sanksi administratif, Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan sehingga perlu diadakan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang dimaksud agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .9.1

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…