DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025;

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai garis besar kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebi.}akan,pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah diperlukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14. TAHUN 2016 . ., TENTANG RENCAHA PEKBAHGUNAN JAHGKA PAHJANG DAERAH KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025 WALIKOTA METRO • -, Mengingat Menimbang
1. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. 12.Peraturan Daerah Provi.nsi. Lam.pung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
3. 13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
4. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679}~
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 5.Undang-Undan.g Nornor l 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 J/-2Perubahan Rencana Kerja Pembanqunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murnl RealisasiAnggaran murni (Rp) SPJ % Kategori 1.01 URUSANPENDIDIKAN 1.01.1.01 Program PelayananAdministrasi 1.305.161.450 282.309.888 21.63 rendah Perkantoran 1.01.1.02 Program Peningkatan Sarana 293.000.000 33.087.500 11.29 sangat dan PrasaranaAparatur rendah i 1.01.1.05 Program Peningkatan Disiplin 32.760.000 0 0 sangat Aparatur rend ah 1.01.1.06 Program Peningkatan 48.206.500 0 0 sangat PengembanganSistem rend ah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.15 Program Pendidikan Anak Usia 820.010.000 117.820.000 14.37 sangat Dini rend ah 1.01.1.16 Program Wajib Belajar 6.718.390.800 1.593.877.901 23.72 sangat Pendidikan Dasar9 Tahun rend ah 1.01.1.17 Program Pendidikan Menengah 3.326.563.600 946.086.315 28.44 rend ah 1.01.1.18 Program Pendidikan Non Formal 391.135.000 58.480.900 14.95 sangat rend ah 1.01.1.20 Program Peningkatan Mutu 579.246.850 212.982.200 36.77 Sedang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.22 Program Manajemen Pelayanan 10.702.496.000 2.823.680.540 26.38 rend ah Pendidikan 1.17 URUSANKEBUDAYAAN 1.17.1.15 Program Pengembangan Nilai 277.596.000 0 0 sangat Budaya rendah 1.17.1.16 Program Pengelolaan Kekayaan 81.358.300 0 0 sangat Budaya rend ah 1.17.1.17 Program Pengelolaan 877.720.150 211.347.500 24.08 sangat Keragaman Budaya rend ah 1.17.1.18 Program Pengembangan 302.501.000 87.755.600 29.01 rend ah Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya • Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

Pasal 2

( 1) Untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selarna 20 (dua) puluh tahun untuk menuju masyarakat Kota Metro yang sejahtera, maka disusun RPJPD sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kota Metro.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 3.Pernerintah Daerah adalah Walikota Metro beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
4. 5.Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 samμai dengan tahun 2025.
5. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Walikota untuk jangka waktu 5 {lima} tahunan, dengan berμedoman pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung. RENCANA PEMBANGUNAN KOTA METRO TAHUN MEMUTUSKAN: PERATURAN ·. DAERAH TENTANG JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025. WALIKOTA METRO dan Dengan Pei:setujuan Ben.ama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
6. 14.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); Menetapkan BABV KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah . (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD ·~.

Pasal 5

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

( 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan Daerah, rnaka Walikota yang sedang memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. (3} Untuk masa Pemerintahan Walikota periode tahun 2025-2030 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wak.il kepala daerah.
(2)RPJPD Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. · (2) Rincian dari RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. • . \~ LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR . NOREG PERATU:RAN DAERAH KO'rA METRO, PROVINS! .LAMPUNO; ( IY /MTR/2016) Diundangkan di Metro Pada tanggal: \Y. 9\~\.>AA" 2016 SEKRETARIS ' PAIRINACH 2016 Ditetapkan di Metro Pad a tanggal : t '1 ~flf~ lo M" WALIKOTA METRO, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Metro.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025;

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai garis besar kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebi.}akan,pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah diperlukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14. TAHUN 2016 . ., TENTANG RENCAHA PEKBAHGUNAN JAHGKA PAHJANG DAERAH KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025 WALIKOTA METRO • -, Mengingat Menimbang
1. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. 12.Peraturan Daerah Provi.nsi. Lam.pung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
3. 13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
4. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679}~
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 5.Undang-Undan.g Nornor l 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 J/-2Perubahan Rencana Kerja Pembanqunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murnl RealisasiAnggaran murni (Rp) SPJ % Kategori 1.01 URUSANPENDIDIKAN 1.01.1.01 Program PelayananAdministrasi 1.305.161.450 282.309.888 21.63 rendah Perkantoran 1.01.1.02 Program Peningkatan Sarana 293.000.000 33.087.500 11.29 sangat dan PrasaranaAparatur rendah i 1.01.1.05 Program Peningkatan Disiplin 32.760.000 0 0 sangat Aparatur rend ah 1.01.1.06 Program Peningkatan 48.206.500 0 0 sangat PengembanganSistem rend ah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.15 Program Pendidikan Anak Usia 820.010.000 117.820.000 14.37 sangat Dini rend ah 1.01.1.16 Program Wajib Belajar 6.718.390.800 1.593.877.901 23.72 sangat Pendidikan Dasar9 Tahun rend ah 1.01.1.17 Program Pendidikan Menengah 3.326.563.600 946.086.315 28.44 rend ah 1.01.1.18 Program Pendidikan Non Formal 391.135.000 58.480.900 14.95 sangat rend ah 1.01.1.20 Program Peningkatan Mutu 579.246.850 212.982.200 36.77 Sedang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.22 Program Manajemen Pelayanan 10.702.496.000 2.823.680.540 26.38 rend ah Pendidikan 1.17 URUSANKEBUDAYAAN 1.17.1.15 Program Pengembangan Nilai 277.596.000 0 0 sangat Budaya rendah 1.17.1.16 Program Pengelolaan Kekayaan 81.358.300 0 0 sangat Budaya rend ah 1.17.1.17 Program Pengelolaan 877.720.150 211.347.500 24.08 sangat Keragaman Budaya rend ah 1.17.1.18 Program Pengembangan 302.501.000 87.755.600 29.01 rend ah Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya • Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

Pasal 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kota Metro.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 3.Pernerintah Daerah adalah Walikota Metro beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
4. 5.Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 samμai dengan tahun 2025.
5. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Walikota untuk jangka waktu 5 {lima} tahunan, dengan berμedoman pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung. RENCANA PEMBANGUNAN KOTA METRO TAHUN MEMUTUSKAN: PERATURAN ·. DAERAH TENTANG JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025. WALIKOTA METRO dan Dengan Pei:setujuan Ben.ama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
6. 14.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); Menetapkan BABV KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD ·~.

Pasal 5

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. (3} Untuk masa Pemerintahan Walikota periode tahun 2025-2030 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wak.il kepala daerah.
(2)RPJPD Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. · (2) Rincian dari RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. • . \~ LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR . NOREG PERATU:RAN DAERAH KO'rA METRO, PROVINS! .LAMPUNO; ( IY /MTR/2016) Diundangkan di Metro Pada tanggal: \Y. 9\~\.>AA" 2016 SEKRETARIS ' PAIRINACH 2016 Ditetapkan di Metro Pad a tanggal : t '1 ~flf~ lo M" WALIKOTA METRO, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Metro.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD ·~.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD ·~.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017