DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Mojokerto

regulasi_utama

Ringkasan

BUMD dapat berbentuk Perusda dan/atau Perseroan Mengatur tentang tata kelola BUMD yang berbentuk Perusda dan Perseroan

Isi peraturan

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perusahaan Umum Daerah; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah.
(4)BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sumber Modal BUMD terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. 6
(4)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(5)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(6)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Sumber Modal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

( 1) Direksi BUMD wajib menyusun Renstrabis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.

(2)Renstrabis dan RKAP untuk BUMD yang berbadan hukum PT disusun oleh direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan DPRD yang membidangi urusan BUMD sebelum ditetapkan RUPS.
(3)Renstrabis dan RKAP untuk BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah disusun oleh direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan DPRD yang membidangi BUMD sebelum ditetapkan oleh Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
(4)Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum BUMD;
3. c.analisa potensi wilayah;
4. d.analisa kelayakan;
5. e.manajemen organisasi dan pengembangan SDM; dan
6. f.penutup.
(5)RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.analisa kinerja tahun sebelumnya;
3. c.rencana operasional tahunan;
4. d.asumsi makro dan mikro;
5. e.anggaran operasional tahunan;
6. f.pendapatan;
7. g.beban;
8. h.laporan laba/rugi; dan
9. i.penutup. 7
(6)Dalam keadaan tertentu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Renstrabis dan RKAP dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesehatan BUMD.
(7)Pedoman penyusunan, prosedur dan tata cara penetapan Renstrabis dan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organ BUMD Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
1. a.Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
2. b.Direksi; dan
3. c.Dewan Pengawas.
(2)Organ BUMD Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Direksi; dan
3. c.Komisaris.
  1. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Walikota.
(2)Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham dalam akta pendirian.
(3)Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan disampaikan dalam RUPS.
(4)Direksi yang telah diangkat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8
b.tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
c.usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
d.Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Sl);
e.Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
f.Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
g.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
h.lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test); dan
1. 1.Persyaratan lain diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
2. 9.Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal 14A dan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (em pat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan pengawas atau Dewan Pengawas PD, calon anggota Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
c.Menyediakan waktu yang cukup; ' . 9
d.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
e.Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
1. 11.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUMD Perusahaan Umum Daerah;
2. b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BUMD Perusahaan Umum Daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan BUMD Perusahaan Umum Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
3. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BUMD Perusahaan Umum Daerah yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
(2)Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMD Perusahaan Umum Daerah;
2. b.menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
3. c.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan BUMD Perusahaan Umum Daerah; dan
4. d.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.
(3)Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(4)Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (3) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran BUMD Perusahaan Umum Daerah.
(5)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) memperhatikan efisiensi pembiayaan BUMD Perusahaan Umum Daerah. 10

12.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG se bagai landasan operasionalnya.
(2)Penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.
(3)Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(4)Evaluasi secara berkala, kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

13.Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan dua Pasa.l 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan olehWalikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
(3)Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah sebagaiamna dimaksud ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
(4)Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvesment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Pasal 258

(1)Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih seti ap tahun buku untuk cadangan.
(2)Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
(3)Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
(4)Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
(5)Penentuan jumlah penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditentuak oleh RUPS. 11

14.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…