DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

( 1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan; (3) Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri; (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan se bagaimana dimaksud : a. FC KTP dan KK calon pasangan; b. FC KTP dan KK Orang tua calon pasangan; c. Surat Penetapan Perkawinan dari gereja d. FC Akta Kelahiran calon pasangan; e. FC KTP 2 orang saksi; f. Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengamanatkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Keperidudukan ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang · Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. PasalI Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015, diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 34 Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

( 1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan;
(3)Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri;
(4)Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan se bagaimana dimaksud :
1. a.FC KTP dan KK calon pasangan;
2. b.FC KTP dan KK Orang tua calon pasangan;
3. c.Surat Penetapan Perkawinan dari gereja
4. d.FC Akta Kelahiran calon pasangan;
5. e.FC KTP 2 orang saksi;
6. f.Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar;
(5)dihapus.

2.Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 40

(1)Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
(2)Pejabat pencatatan sipil pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pencatatan Perkawinan pada pasal 33 ayat (4) dan dilampiri Surat Penetapan Pengadilan Negeri;
(4)dihapus. 4

3.Ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

( 1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas, mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
(3)Dinas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(4)Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan Akta perkawinan;
2. b.FC. KK dan KTP
3. c.Kutipan Akta Perkawinan Asli
(5)dihapus;

4.Ketentuan Pasal 42 Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 42

( 1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3)Dinas 5 sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(4)Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.Keputusan Perceraian dari Pengadilan Negeri;
2. b.FC. KTP dan KK pasangan suami Istri;
3. c.Kutipan Akta Perkawinan asli;
4. d.Pas Foto suami istri warna 5 lembar
(5)dihapus;

5.Ketentuan Pasal 43 Ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 43

(1)Setiap perceraian Penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
(2)Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.FC. KTP dan KK
2. b.FC. Kutipan Akta perceraian dan Asli;
(4)dihapus.

6.Ketentuan Pasal 44 Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 44

( 1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap; 6

(2)Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pem batalan Perceraian;
(3)Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas, tempat pencatatan peristiwa perceraian;
(4)Persyaratan dan tata cara pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
1. a.Surat Keputusan Pengadilan Negeri ten tang pembatalan akta perceraian;
2. b.FC. KTP dan KK;
3. c.Kutipan Akta Perceraian
(5)dihapus.

7.Ketentuan Pasal 53 Ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 53

(1)Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas, yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.FC kutipan Akta Kelahiran dan Aslinya;
2. b.FC KTP dan KK orang tua/ yang bersangkutan jika usia sudah mencapai 1 7 tahun;
3. c.Surat penetapan pengadilan;
(4)dihapus. 7

8.Ketentuan Pasal 54 Ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.FC KTP dan KK;
2. b.SK dari Kementrian Hukum dan HAM;
3. c.FC Kutipan Akta Kelahiran dan aslinya;
(4)dihapus.

9.Ketentuan Pasal 55 Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

( 1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.

(2)Berdasarkan laporan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.FC KTP dan KK;
2. b.Surat Keterangan pelepasan kewarganegaraan dari Instansi terkait perwakilan negara setempat;
3. c.FC Kutipan Akta Kelahiran dan aslinya; ( 4) dihapus. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NO MOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. PENJELASAN UMUM Amanat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto menetapkan pembatalan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011. Sehubungan dengan hal dimaksud maka penting bagi Pemerintah Kota Mojokerto melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan semangat tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 1 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 21 Pebruari 2017 'WA �KOTA MOJOKERTO ttd MAS: 1 UD YUNU.S Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 21 Pebruari 2o,f7 SE .RETAR S DAERAH KOTA MOJOKERTO ttd MAS AGOES N RIB TO �M .."W�,.S�H�tMS"� P·•mbina utama Mady.a NIIP 1'957091711'983 1 09 1 UO:ll LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINS! JAWA TIMUR: 28-1/2017 sanrn an sesual den gain asll nya KEPALA BAGIAN HUKU ' I ttd PUDJI HARDJONO, SH NIP'. 196007.29 1 198503 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 34

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengamanatkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 34

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengamanatkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012