DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah; 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A; 3. Ketentuan Pasal 7 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta menciptakan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota yang terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD tipe C;
3. c.Inspektorat tipe B;
4. d.Dinas, yaitu:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. 5.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  7. 7.Dinas Perpustakaan dan Arsip tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang arsip;
  8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 5
  12. 12.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan bidang pariwisata;
  13. 13.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
  14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
5. e.Badan yaitu :
  1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan urusan penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. f.Kecamatan yaitu :
  1. 1.Kecamatan Magersari tipe B;
  2. 2.Kecamatan Prajurit Kulon tipe B; dan
  3. 3.Kecamatan Kranggan tipe B.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku setelah dilakukan perubahan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan;
2.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf ahli Kota Mojokerto beserta perubahannya;
3.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto beserta perubahannya; 6
4.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto beserta perubahannya;
5.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan; dan
6.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. dinyatakan dicabut kecuali yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 29 Januari 2020 WALIKOTA MOJOKERTO, Ttd IKA PUSPITASARI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 20 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Ttd HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 27/D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 5- 1/2020 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azaz desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi yaitu daerah mempunyai kewajiban, hak dan wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah mampu berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, masing-masing daerah mempunyai prioritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai karakter dan potensi daerahnya. Dalam ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenengan daerah. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengharuskan setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem pembangunan Nasional, Dalam rangka mewujudkan visi misi serta sinergi antara program dalam Rencana pembangunan daerah yang seiring, efisien dan efektif maka perlu penyesuaian perangkat daerah. Penataan perangkat daerah harus juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya di pemerintah daerah baik itu anggaran maupun sumber daya manusia terbatas. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang terbatas itu bisa digunakan sebanyak-banyak untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah memberikan kewenangan daerah untuk 8 menggabungkan beberapa urusan pemerintahan dengan alasan efisiensi sumber daya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Mojokerto Melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang memuat penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas dan menggabungkan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dengan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016