Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku:
1.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan;
2.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf ahli Kota Mojokerto beserta perubahannya;
3.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto beserta perubahannya;
6
4.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto beserta perubahannya;
5.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan; dan
6.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
dinyatakan dicabut kecuali yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 29 Januari 2020 WALIKOTA MOJOKERTO, Ttd IKA PUSPITASARI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 20 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Ttd HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 27/D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 5- 1/2020 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azaz desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi yaitu daerah mempunyai kewajiban, hak dan wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah mampu berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, masing-masing daerah mempunyai prioritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai karakter dan potensi daerahnya. Dalam ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenengan daerah. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengharuskan setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem pembangunan Nasional, Dalam rangka mewujudkan visi misi serta sinergi antara program dalam Rencana pembangunan daerah yang seiring, efisien dan efektif maka perlu penyesuaian perangkat daerah. Penataan perangkat daerah harus juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya di pemerintah daerah baik itu anggaran maupun sumber daya manusia terbatas. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang terbatas itu bisa digunakan sebanyak-banyak untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah memberikan kewenangan daerah untuk 8 menggabungkan beberapa urusan pemerintahan dengan alasan efisiensi sumber daya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Mojokerto Melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang memuat penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas dan menggabungkan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dengan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR