DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan dan Dasar Acuan; 3. Sistematika dan Jangka Waktu; 4. Industri Unggulan Daerah; 5. Pembiayaan; 6. Pengendalian dan Evaluasi; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Reneana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018- 2038- .- L Pasa118 Ayat (6-)Undang-Undang Dasar Republik Indon.esia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur j Jawa Tengahj Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Keeil di Jawa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014- Ten-tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20-15- Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-708)-;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Saran Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6061);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110jM- INDjPERj2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaterr/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009- Sed E)_; 3
14.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
15.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
16.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 20-15- Tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMOJOKERTO dan WALIKOTAMOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRIKOTAMOJOKERTO 2018-2038 BABI KETENTUANUMUM- Pasall
1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 3". Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industrI sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 5.. Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038 yang selanjutnya RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kota Mojokerto untuk 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038. 6..Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Kota Mojokerto adalah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan 202-5.
7.Ren.cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembnagunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2019. 8~.Rencana. Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan daerah. 9.Industri primer adalah industri pengolahan ekstraktif yang menggunakan baha baku dari hasil pengolahan sumber daya alam. 4 10.lndustri sekunder adalah industri pengolahan (assembly) yang menggunakan bahan baku dari hasil produksi industri primer.
11.Industri tersier adalah industri jasa yang mendukung pengembangan primer dan sekunder.

BAB II

TUJ-UAN DAN DASAR ACUAN Pasal 2 RPIK disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 3

(1)RPIK mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dan Kebijakan Nasional
(2)- RPIK memperhatikan:
1. a.RPJPD Kota Mojokerto;
2. b.RPJMD Kota Mojokerto;
3. c.RTRW Kota Mojokerto;
4. d.Potensisumber daya industri Daerah;
5. e.Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri Daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. f.Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri. BABIII SISTEMATlKA DAN JANGKA WAKTU Pasa14
(1)Sistematika RPI-Ksebagiamana dimaksud dalampasal 2 terdiri dad:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II c~ BAB III GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARANPEMBANGUNANINDUSTRIDAERAH STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MOJOKERTO PENUTUP-
3. d.BAB IV
4. e.BABV
(2)lsi dan uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa15
(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (Lima) tahun. 5
(3)Periodisasi pelaksanaan RPIK terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. a.Tahap I (2018 - 2022)
2. b.Tahap II (2023 - 2027)
3. c.Tahap III (2028 - 2038) BABIV INDUSTRI UNGGULANDAERAH Pasalo Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah. Pasa17 Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha industri terdiri dari :
4. a.Industri makanan;
5. b.Industri minuman;
6. c.Industri pengolahan tembakau;
7. d.Industri teksti1;
8. e.Industri pakaian jadi;
9. f.Industri kulit, barang dad- kulit dan- alas kaki;
10. g.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya);
11. h.Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
12. i.Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
13. j.Industri logam dasar;
14. k.Industri komputer, barang elektronika dan optik;
  1. 1.Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
15. m.Industri alat angkutan lainnya;
16. n.Industri furniture
17. o.Industri pengolahan lainnya; dan
18. p.Industri piranti lunak dan konten multimedia. BABV PEMBIAYAAN Pasal 8 Pembiayaan pelaksanaan RPI-Kdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan- Belanja Daerah dan Sumber Pendapatan lain yang sah. BABVI PENGENDALIAN'DAN EVALUASI Pasa19
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK. 6
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(1)Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
(2)Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasall0

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto Tanggal a Jul1 201 ~ WALIK A MOJOKERTO Diundangkan di Mojokerto padatang Juli 201~ SEKRET -: HARLISTYATI,S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006 LEMBARANDAERAH KOTAMOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 11IE NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 118- 11/2019 V.PENUTUP Kota Mojokerto terletak pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya-Jogjakarta-Jakarta. Hal ini menjadikan kota Mojokerto berada dalam kawasan strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur. Sebagai kota dengan kawasan strategis, kota Mojokerto memiliki banyak potensi yang dapat memacu peningkatan perputaran ekonomi, salah satunya yaitu industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif (20 th sampai dengan 54 th) sebanyak 1/3 dari jumlah penduduk Kota Mojokerto, merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri Kota Mojokerto. Berdasarkan amanat pasal 10 ayat (1)Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Kota Mojokertomemiliki wewenang untuk menyusun sebuah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).Dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaterr/Kota, Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokertoini disusun. Peraturan Daerah ini disusun dengan menggunakan teknik analisis normatif sosiologis dan teknik interpretasi gramatikal. Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto memiliki sasaran hingga tahun 2038 yaitu:

1.Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 5 persen pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto mencapai 13.52 persen;
2.Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
3.Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Mojokerto;
4.Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional
5.Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6.Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri, dan
7.Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya lokal. WALIK 110

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…