DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Peraturan Daerah ini meliputi: a. ketersediaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat; b. perizinan; c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat; d. prioritas pelayanan kesehatan; e. pembiayaan; f. integrasi sistem pelayanan; g. kerjasama; h. hak dan kewajiban; i. penghargaan; j. pemberdayaan masyarakat; dan k. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya pengaturan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang mengatur urusan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 5643);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018[s}p]tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019[s}p]tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerin tah Daerah adalah Pemerin tah Kota Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 6 . Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ a tau masyarakat.
7.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 8 . Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
9.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
10.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk Jen1s tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ a tau tern pat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ a tau masyarakat.
12.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
13.Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.
14.Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
15.Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan.
16.Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
17.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
18.Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
19.Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ a tau masyarakat.
20.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/ a tau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
21.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
22.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
23.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat. berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
24.Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah pengakuan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu dalam rangka peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender;
h.tidak diskriminatif; dan
1. 1.penghormatan terhadap norma-norma agama.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

a.pedoman dan perlindungan hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pihak yang dilayani;
b.memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, berkualitas, aman, terjangkau dan berkesinam bungan; c . meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
d.memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketersediaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
b.penzman;
c.penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
d.prioritas pelayanan kesehatan; e . pembiayaan;
f.integrasi sistem pelayanan;
g.kerjasama;
h.hak dan kewajiban;
1. 1.penghargaan; J. pemberdayaan masyarakat; dan
k.pembinaan dan pengawasan. BABV KETERSEDIAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Swasta dapat melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 6

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a . tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; b . pusat kesehatan masyarakat;

c.klinik;
d.rumah sakit;
e.apotek;
f.unit transfusi darah;
g.optikal; h . laboratorium kesehatan;
1. 1.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
j.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
(2)Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. a.luas wilayah;
2. b.kebutuhan Kesehatan;
3. c.jumlah dan persebaran penduduk; d . pola penyakit;
4. e.pemanfaatannya;
5. f.fungsi sosial; dan
6. g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada 1 (satu) wilayah.
(2)Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antarajumlah Tenaga Kesehatan dibanding denganjumlah penduduk.
(3)Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. a.kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;
2. b.tingkat utilitas; dan
3. c.jam kerja pelayanan.
(4)Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah Tenaga Kesehatan di daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masing- masing Tenaga Kesehatan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.
(2)Pendirian lebih dari 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.
(3)Penentuan jumlah pusat kesehatan masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…