DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perencanaan; Penyelenggaraan Reklame; Penataan Reklame; Perizinan Penyelenggaraan Reklame; Jaminan Biaya Pembongkaran; Pengendalian; Pengawasan; Penertiban; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, maka perlu penge1olaan yang berasaskan keadilan dan merriberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka per1u mengatur Penyelenggaraan Reklame di Kota Mojokerto.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penye1enggaraan Reklame.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-UndangNomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 2
5. 6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angk:utan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri.busi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5168);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana te1ah diubah terakhir dengan lJndang-lJndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Repub1ik1ndonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3242);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pe1aksanaan lJndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 3
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. 20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
20. 21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
23. 24.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 - 2032;
24. 25.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 5 );
25. 26.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2039. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO Dan I Menetapkan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den_gan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5.Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang_ untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7.Reklame insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara.
8.Reklame permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
9.Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah- ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronicdisplay.
10.Reklame p.apan adalab .rek]ame yang ber.ru.fat tet.ap .(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pad.a tempat yang .disediakan .(berdiri sendiri) atau .digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 5
11.Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidal<:.
12.Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
13.Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat cTa1am bidang reklame.
14.Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/ stempel.
15.Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleb penye1enggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame. I6. Ruang manfaat jaian ada1ah ruang sepanjang jalan yang d'ibatasi oTen Iebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
17.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang dtperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pe1ebaran jalan, penarnbahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18.Pemeriksaan ada1ab serangkaian kegiatan untu'k mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang se1anjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS di lingkungan Daerah.
20.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber1aku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
1. a.Etika, estetika dan norma;
2. b.sosial budaya;
3. c.ketertiban dan keamanan; 6
4. d.keselamatan;
5. e.kepastian hukum;
6. f.kemanfaatan;
7. g.pendapatan; dan
8. b.rencana tata ruang wi.layah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu masterplan perencanaan reklame.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penetapan titJ.7< Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Walikota. BABIIJ PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

(1)Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
(2)Penyelenggara rekiame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {I), dapat dilakukan:
1. a.untuk kepentingan sendiri; atau
2. b.untuk kegiatan usaha reklame.

Pasal 4

Penyelenggara Rek1ame wajib untuk:

a.memiliki izin penyelenggaraan Reklame;
b.membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
d.memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan je1as oleh umum;
e.memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
f.menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbu1kan kerugian pada pihak1ain;
g.melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
h.melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
1. 1.mernindabkan rek1ame yang 1okasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; J· mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan 7
k.membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan. retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1)Penyelenggara Reklame dilarang memasang a tau mendirikan Reklame pada lokasi:
1. a.perkantoran milik Pemerintah Daerah;
2. b.pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
3. c.taman kota;
4. d.kawasan alun-alun;
5. e.lingkungan pendidikan;
6. f.pelayanan kesehatan;
7. g.tempat ibadah;
8. h.sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
  1. 1.jembatan sungai; J. tiang listrik;
9. k.median jalan
10. l.bah u jalan
11. m.trotoar;
12. n.lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
13. o.kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
14. p.kendaraan dinas millk Pemerintah Daerah; dan
15. q.area pemakaman.
(2)larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
1. a.penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penye1enggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
(3)Penyelenggara Re1dame dilarang memasang Reklame:
1. a.Produk rokok di kawasan tanpa rokok;
2. b.Produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotongjalan atau melintang;
3. c.Produk rokok me1ebihi ukuran 72m2 (tujuh pu1uh dua meter persegi);
4. d.Produk rokok di Kawasan ramah anak;
5. e.Produk rokok di area sekolah; dan 8
6. f.Produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang di.min um ditempat.
7. a.diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera 1alu 1intas;
8. b.tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang rel kereta ap1; c . tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;
9. d.konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

(1)Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.barus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
2. b.memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
3. c.rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
(2)Re1dame dapat menggunakan 1ampu dengan ketentuan sebagai bedkut :
1. a.intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
2. b.pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
(3)Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bentuk buruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleb sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu- rambu lalu lintas; dan
2. b.kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 9

(1)Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pe1engkap jalan. 9
(2)Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
1. a.Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
2. b.Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
3. c.Peraturan mengenai bahan bangunan; d . Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
4. e.Peraturan mengenai instalasi listrik.
(3)Konstruksi bangunan rek1ame tidal< boleh berupa portal dan/ atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 10

{1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaatjalan dengan ketentuan:

a.ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
b.dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan c . bagian dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur lalu 1intas.

(2)Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milikjalan pada sisi terluar.
(3)Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstru1<si jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
(4)Bagian Reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah S (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 11

(1)Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
(2)Materi rek1ame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
(3)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.banya dapat dilalrukan da1am masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
2. b.harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
(4)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan. (S) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 10

Pasal 12

(1)Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklarne.
(2)Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerab tersendiri.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017