DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. kepemudaan; c. keolahragaan; d. prasarana dan sarana; e. penghargaan; f. peran serta masyarakat; g. pembiayaan; dan h. pengawasan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
c.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Warga adalah warga Kota Mojokerto.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
15.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
18.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
19.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
20.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23.Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
26.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
27.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
28.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan IPTek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
29.Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kota Mojokerto.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga, berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan;
j.kemandirian;
k.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
l.keselamatan dan keamanan;
m.keutuhan jasmani dan rohani; dan
n.pembudayaan dan keterbukaan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Olahraga bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlaq mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
b.memacu pertumbuhan ilmu pengetahuan olahraga, industri olahraga dan wisata olahraga; dan
c.memantapkan semua cabang olahraga dalam kompetisi olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kepemudaan;
c.keolahragaan;
d.prasarana dan sarana;
e.penghargaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pembiayaan; dan
h.pengawasan;

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Walikota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan setiap Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Walikota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah.

Pasal 8

Walikota bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB VI

KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

a.pelayanan kepemudaan, meliputi:
1. 1.penyadaran pemuda;
2. 2.pemberdayaan pemuda; dan
3. 3.pengembangan pemuda.
b.pembinaan organisasi kepemudaan.

Pasal 10

Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

a.pendidikan agama dan ahlak mulia;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan semangat bela negara;
d.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
e.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
f.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…