DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong optimalisasi pajak: daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi, kemudahan berusaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daer^ sesuai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daersih yang mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh gubemur, menteri 3^ang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan humf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 10.Peraturan Pemerintnh Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Indonesia Nomor 6848);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
13. 14.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5); 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALI KOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5), diubah sebagai berikut:
14. 1.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.

Pasal 19

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
  1. 2.Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf j diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
  2. 3.Ketentuan Pasal 80 ayat(1) huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut; UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.

Pasal 80

(1)Jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi;
1. a.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
2. b.pelayanan RPH ternak;
3. c.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
4. d.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
6. f.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
(6)Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
(7)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha mtUk daerah, dan pihak swasta.
(8)Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(9)Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

4.Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB III disisipkan 2 (dua) Paragraf, yakni Paragraf 4A dan Paragraf 4B, dan di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, Pasal Pasal 93C, Pasal 93D, Pasal 93E, dan Pasal 93F sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 93A

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e rnerupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 93B

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 93C

Struktur dan besamya tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran VIIIA yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93D

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f rnerupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93E

Tingkat penggunaan jasa penjualan hash produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah. Pasal 93F Struktur dan besarnya tarif Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran VllIB yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.

6.Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 93C, Pasal 93F, Pasal 100 ayat (6), dan Pasal 102 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6) ditinjau kembali dengan memperhatikan standart harga satuan tertinggi.
(4)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) ditinjau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

7.Ketentuan Lampiran 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
11.Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12.Ketentuan Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. diubah sehingga menjadi
13.Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Di antara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran VIIIA dan Lampiran VIIIB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA dan Lampiran VIIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
1.Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan terhadap jenis pelayanan Rumah Tangga dan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terhadap jenis pelayanan tiket masuk Pemandian Sekarsari, Taman Bahari Majapahit, dan Galeri Soekamo Kecil mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 19 Juni 2025 WALIKOTA MOJOKERTO, ttd. IKA PUSPITASARI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 19 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, ttd. GAGUK TRI PRASETYO LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 3 UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pasal 18 ayat (2) Undang-Undaing Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri umsan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 279 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diantaranya melalui pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi yang pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk menindaklanjuti mandat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubemur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong optimahsasi Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan sesuai potensi Daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi, kemudahan berusaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah berdasarkan hasil masukan dan evaluasi yaitu:

a.penyesuaian pengaturan mengenai batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT atas penjualan makanan/minuman dalam Pasal 19 ayat (2) agar dapat melebihi dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk mendukung perkembangan UMKM;
b.penambahan pengaturan penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j mengenai rumah kos yang di dalamnya terdapat fasilitas selayaknya hotel merupakan bagian pengertian tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang menjadi objek Jasa Perhotelan;
c.penyesuaian dan penambahan pengaturan obyek retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 80 mengenai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
d.penyesuaian judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III semula Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
e.penambahan pengaturan Paragraf 4A mengenai penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dan Paragraf 4B mengenai penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pada Bagian Ketiga BAB III, dan penambahan pengaturan Pasal 93A, Pasal 93B, Pasal Pasal 93C, Pasal 93D, Pasal 93E, dan Pasal 93F;
f.penyesuaian pengaturan pada Pasal 106 ayat (1) mengenai penambahan obyek pasal peninjauan tarif retribusi;
g.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran I;
h.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran II;
i.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran III;
j.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran IV;
k.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran V; L penyesuaian pengaturan dalam Lampiran VII;
m.penyesusiian pengaturan dalam Lampiran VIII;
n.penambahan pengaturan dalam Lampiran VIIIA; dan
o.penambahan pengaturan dalam Lampiran VIIIB. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 21

Ayat (1) Humf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak)jangka panjang (lebih dari satu bulan). Seperti: rumah kos yang di dalamnya terdapat fasilitas selayaknya hotel. Huruf k Cukup jelas. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…