DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang ketentuan pemberian ASI Eksklusif Kota Mojokerto yang meliputi: a. Tanggung jawab pemerintah daerah; b. Air Susu Ibu Eksklusif; c. Pembinaan dan pengawasan; d. Sanksi dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan propinsi J awa Timur/JawaTengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Rak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 ;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
14.Undang Undang Nomor 3o Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 1982 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/ XII/2008, Nomor PER.27 /MEN/XIl/2008 dan Nomor 1177 /Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memeras Air Susu Ibu (Berita Negara Republik IndonesiJa Tahun 2013 Nomor 441); 4
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/ atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
5.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahiran selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 5
6.Fasilitas khusus Menyusui dan/ atau Memerah ASl yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/ atau konseling menyusui/ ASL
7.Bayi adalah anak dari baru lahir samapai berusia 12 (dua belas) bulan.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dengan garis darah lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ke tiga.
9.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
13.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
14.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
15.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
17.Penyelenggara Ternpat Sarana Umum adalah penanggung jawab tern pat sarana umum. BAB 11 ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat; 6
d.perlindungan;
e.kepentingan terbaik bagi anak;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI ini dimaksudkan untuk

a.meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak ;
b.Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;
c.mengurangi pemakaian susu formula bayi dan/ atau produk bayi lain melalui pemberian ASI secara Eksklusif.

Pasal 4

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir minimal berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Pemberian ASI Eksklusif Kota Mojokerto yang meliputi:

a.Tanggung jawab Pemerintah Daerah,
b.Air Susu Ibu Eksklusif,
c.Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya,
d.Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum,
e.Dukungan masyarakat,
f.Pendanaan,
g.Pembinaan dan pengawasan,
h.Larangan; dan
i.Sanksi Administratif 7

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam Pemberian ASI meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kota;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kota;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Kota;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
f.menyelengggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Kota;
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kota.

BAB V

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 7

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak berlaku dalam hal terdapat:

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 9

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana di maksud dalam pasal 8 huruf (a) dilakukan oleh dokter;
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagai mana di maksud dalam ayat ( 1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. 8

Pasal 10

( 1) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

(2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…