DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2025
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3;
23.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALI KOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7.Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
8.Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
14.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025- 2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
15.Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria [NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
16.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju ◦ tercapainya tujuan RPJMD.
17.Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
18.Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu keluaran (output).
19.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
20.Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
21.Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan. fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
22.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
23.Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
24.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik mengalir/penurunan (cascading) kinerja.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
b.menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
c.menetapkan pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah; dan
d.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V : Penutup.
(2)Rincian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan Daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan, dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan kebijakan secara mendasar.
(2)Perubahan secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, kestabilan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan dan ketertiban umum, pemekaran darah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penynsunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 20 Agustus 2025 WALIKOTA MOJOKERTO, ttd. IKA PUSPITASARI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, ttd. GAGUK TRI PRASETYO LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR : 169-3/2025 Salinan sesuai dengan aslinya ;Kepala-3agian Hukum, A’* NIP. 19840331 200312 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…