DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Tujuan PDAM adalah turut serta melaksanakan: a. pembangunan daerah; b. meningkatkan pendapatan asli daerah; c. meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan d. memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat; (2) Untuk mencapai tujuan PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib, dan teratur. (3) Pengelolaan kegiatan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebutuhan air minum merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat Kota Mojokerto, yang harus disediakan dan diselenggarakan secara modern dan profesional;
b.bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto, namun dalam implementasinya terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah:

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto.
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3. 3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. 4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia TaHun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 1982 Ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 3
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859)
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18. 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/ Per/IV /2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Min um;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemerian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan U saha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); 4
23. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Min um;
24. 24.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Min um;
25. 25.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO Dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 11, diubah sebagai berikut:
26. 1.beberapa ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto. 4.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan U saha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dapat berbentik Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. 5
6.Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kata Mojokerto yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kata Mojokerto.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8.Direksi adalah Direksi PDAM.
9.Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/ aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (intake) ke bak pelepas tekan atau bak tandon air.
16.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir /bak penampungan. 1 7. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air mmum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
18.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
19.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
20.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
21.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
22.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air. 6
23.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari j aringan perpipaan.
25.Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan yang mendapatkan jasa layanan penyediaan air minum dari PDAM.
26.Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya se bagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM atau pemakaian air O m3 (nol meter kubik).
27.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
28.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
30.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
31.Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat TAHU, adalah sarana jasa layanan penyediaan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejems.
32.Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air mmum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
33.Rekening air mmum adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 ( satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
34.Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalahrencana rencana strategis bisnis PDAM yang disusun dalam jangka waktu lima tahun.
35.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran PDAM yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PDAM. 7
36.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
37.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
38.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
40.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
41.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
42.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
44.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
45.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
46.Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/ amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/ atau keuntungan yang wajar. 8 4 7. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
48.Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2.beberapa ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tujuan PDAM adalah turut serta melaksanakan:
1. a.pembangunan daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. c.meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
4. d.memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib, dan teratur.
(3)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan tidak melupakan fungsi sosial.

3.beberapa ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;
c.mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
d.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; 9
e.bukan pengurus dan/ atau anggota partai politik;
f.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
g.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
h.bersedia bekerja penuh waktu;
1. 1.bersedia menandatangani pakta integritas dan melaksanakannya; J. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
k.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Walikota.

(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan W alikota.

4.beberapa ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Direksi mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. b.membina pegawai ;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
5. e.menyusun Roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG, Renstrabis, dan RKAP (business/ corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas ;
6. f.menyusun dan menyampaikan RKAP PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstrabis (business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ; dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
(2)Dalam penyusunan Roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG, Renstrabis dan RKAP (business/ corporate plan) se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direksi dapat bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Konsultan Independen.
(3)Pedoman penyusunan roadmap pengelolaan Perusahaan berbasis GCG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5.beberapa ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 26

( 1) Dewan pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.

(2)Dewan pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam pembinaan PDAM.

6.Beberapa ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Untuk membantu kelancaran tugas dan membuat rencana kebutuhan anggaran Dewan Pengawas, Dewan Pengawas wajib membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(2)Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. a.2 (dua) orang berasal dari PDAM; dan
2. b.1 (satu) orang berasal dari unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD pada Sekretariat Daerah.
(3)Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada PDAM.
(4)Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM.
(5)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

7.beberapa ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Setiap pemasangan baru jasa layanan penyediaan air mmum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.
(2)Direksi dapat mengusulkan pembebasan biaya pemasangan baru kepada Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Pembebasan biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

8.beberapa ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Besarnya tarif air mmurn dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala.
(3)Pemerintah Kota dapat memberikan subsidi tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11
(4)Tata cara dan perhitungan penyesuaian tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

9.di antara ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan Pasal 77A, Pasal 778, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E, Pasal 77F, Pasal 77G, Pasal 77H, Pasal 771, Pasal 77J, dan Pasal 77K yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

(1)Subsidi kepada PDAM bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
(2)Besamya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
(3)Dalam hal Walikota memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara pen uh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui AP8D.

Pasal 778

(1)Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
1. a.Penyiapan dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit dan dokumen rencana strategis bisnis.
2. b.Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
(2)Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
(3)Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b disetujui oleh Dewan Pengawas paling lam bat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…