DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi; a. Objek Pemajuan Kebudayaan; b. hak dan kewajiban; c. tugas dan wewenang; d. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan; e. penyelenggaraan pemajuan Kearifan Lokal; f. DKD; g. partisipasi Masyarakat; h. pendanaan; i. penghargaan; j. pembinaan dan pengawasan; dan k. penyelesaian perselisihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, humf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (Lembaran Negara
6. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. 10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
15. 16.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safegarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. 19.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
19. 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
20. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22. 23.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);
23. 24.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 17/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 17/E);
24. 25.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto 2019-2034 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 24/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALI KOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3.Wali Kota adalah Wall Kota Mojokerto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil kaiya masyarakat.
6.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dengan tujuan antara lain untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara lestari.
7.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap kebudayaan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Kebudayaan.
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif Masyarakat.
12.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Pemanfaatan, dan Pembinaan
13.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
14.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15.Masyarakat adalah orang perseorangan warga Kota Mojokerto, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekeija, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17.Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
18.Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
19.Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
21.Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah lembaga mitra keija Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teijadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatari; dan
k.gotong royong.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan;

a.sebagai acuan pembangunan Daerah menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan Masyarakat di Daerah; dan
b.sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan peran aktif dan kemandirian Masyarakat di bidang Kebudayaan.

Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

a.melindungi dan mengamankan Kebudayaan dan Kearifan Lxikal di Daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
b.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Masyarakat yang multikultural;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap Kebudayaan dan Kearifan Lxikal;
d.meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi Masyarakat terhadap Kebudayaan dan Kearifan lokal;
e.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
f.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khazanah bagi Masyarakat dalam berkarya di bidang Kebudayaan;
g.mengembangkan Kebudayaan dan Kearifan Lokal untuk memperkuat jati diri Daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

a.Objek Pemajuan Kebudayaan;
b.hak dan kewajiban;
c.tugas dan wewenang;
d.penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan;
e.penyelenggaraan pemajuan Kearifan Lokal;
f.DKD;
g.partisipasi Masyarakat;
h.pendanaan;
i.penghargaan;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.penyelesaian perselisihan.

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1)Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi;
1. a.tradisi lisan;
2. b.manuskrip;
3. c.adat istiadat;
4. d.ritus;
5. e.pengetahuan tradisional;
6. f.teknologi tradisional;
7. g.seni;
8. h.bahasa;
9. i.permainan rakyat; dan
10. j.olahraga tradisional.
(2)Selain Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan objek pemajuan Kearifan Lokal.
(3)Objek pemajuan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai dan norma yang bersumber dari falsafah hidup Masyarakat Daerah yang berlaku dalam aktivitas orang, kelompok, dan Masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap Orang berhak untuk:
1. a.berekspresi;
2. b.mendapatkan Pelindungan atas basil ekspresi budayanya;
3. c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
4. d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
5. e.memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
6. f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
(2)Setiap Orang berkewajiban untuk:
1. a.mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
2. b.memelihara kebinekaan;
3. c.mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
4. d.mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
5. e.memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal bertugas:

a.menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
b.menjamin kebebasan berekspresi;
c.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
d.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
e.memelihara kebinekaan;
f.mengelola informasi di bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
g.menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
h.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
i.membentuk mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
j.mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Kearifan Lokal; dan
k.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan dan Kearifan Lokal yang berkelanjutan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
b.merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
c.mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal;
e.melaksanakan pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat;
f.memberikan penghormatan dan anugerah kepada Masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal Daerah;
g.melakukan monitoring dan evaluasi; dan
h.membentuk lembaga DKD.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…