DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PT. BPRS Kota Mojokerto sebagai salah satu sektor perbankan yang sumber modalnya seluruh atau sebagian berasal dari daerah,maka PT. BPRS Kota Mojokerto wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dengan mencakup pinsip transparansi, akuntabilitas,pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Rakyat Kota Mojokerto yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto perlu disempurnakan dan diatur kembali Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan guna mengoptimalisasi PT. BPRS Kota Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah sebagai bentuk peningkatan pelayanan Dan kesejahteraan masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi peran PT. BPR Syariah baik dalam bentuk pelayanan permodalan kepada masyarakat Kata Mojokerto, maka Pemerintah Daerah Kata Mojokerto dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kinerja PT. BPRS Kata Mojokerto;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kata Mojokerto telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kata Mojokerto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kata Mojokerto, namun dalam perkembangan dan implementasinya terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan- perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan perubahan peraturan daerah. Mengingat:

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang- U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. 10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. 11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
12. 12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007;
13. 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013;
14. 14.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTONOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO Pasal I Peraturan Daerah Kota MojokertoNomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kata Mojokerto Tahun 2010 Nornor 8); dan Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kata Mojokerto Tahun 2013 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
15. 1.Beberapa ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kata adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto.
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Mojokerto.
5.Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kata Mojokerto yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kata yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (Iima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kata.
6.Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.
7.Dewan Komisaris adalah Dewan Kornisaris PT BPR Syariah.
8.Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
9.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalamkegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkanoleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Kornisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/ a tau anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
12.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensicnal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.
13.Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14.Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yangrnempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/ uang.
15.Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
16.Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
17.Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi clan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
18.Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
19.Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
20.Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta jir}, setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
21.Rahn adalah akad penyerahan barang/ harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
22.Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
23.Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman
24.Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
25.Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah kantor Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC terse but melakukan usahanya.
26.Kantor Kas yang selanjutnya disingkat KK adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KK tersebut melakukan usahanya. 27.Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis bisnis PT BPR Syariah yang disusun dalam jangka waktu lima tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati- hatian dan penerapan managemen risiko.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran PT BPR Syariah yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT BPR Syariah.
29.Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan· perundang- undangan dan etika berusaha.
2.Beberapa ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kantor Pusat PT. BPR Syariah berkedudukan di Kota Mojokerto.
(2)PT BPR Syariah dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten/Kota Lain di wilayah Propinsi Jawa Timur.
(3)Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan.
(4)PT BPR Syariah dapat membuka Kantor Kas dalam wilayah yang sama dengan kantor induknya dan/ atau dalam wilayah yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor induknya dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
(5)Rencana pembukaan kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah.
(6)Pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
2. b.memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur antara lain meliputi teknologi sistem informasi yang memadai dan gedung; danproses analisis
3. c.memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;
6. f.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. g.tidak terdapat pelampauan dan/ a tau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
8. h.tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.
(7)Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT BPR Syariah wajib dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
(8)Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.
(9)Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui dan PT BPR Syariah tidak melaksanakan pem bukaan Kan tor Ca bang maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
(10)PT BPR Syariah wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.
(11)Kantor Kas PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat melakukan kegia tan se bagai beriku t:
1. a.menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito;
2. b.menerima angsuran pembiayaan;
3. c.menerima setoran tabungan nasabah;
4. d.melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
5. e.menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya;
6. f.menerima permohonan pembiayaan; dan
7. g.melakukan pencairan pembiayaan setelah persetujuan pembiayaan oleh kantor induknya.
  1. 3.Beberapa ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Prociuk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

4.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA ORGAN
5.Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Organ PT. BPR Syariah terdiri atas:

a.RUPS;
b.Direksi; dan
c.Dewan Komisaris.
1. 6.Beberapa ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi keuangan.
(2)Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
1. a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
4. d.tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. b.Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan;dan
3. c.Memilliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat.
(4)Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. b.Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  1. 7.Beberapa ketentuan pada Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 17

( 1 )Direksi mempunyai tugas :

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Syariah.
b.tugas direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Syariah.
c.menyusun Roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG, Renstrabis, dan RKAP yang disahkan oleh RUPS.
d.menyusun dan menyampaikan RKAP kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

(2)Dalam penyusunan Roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG, Renstrabis dan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direksi dapat bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Konsultan Independen.
(3)Pedoman penyusunan roadmap Pengelolaan Perusahaan berbasis GCG, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

8.Beberapa ketentuan pada Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 mempunyai fungsi:

a.pelaksana manajemen PT BPR Syariah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
b.penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Syariah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
c.penyusunan dan penyampaian RKAP PT BPR Syariah kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d.penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Syariah diserahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris dan Walikota melalui unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD pada Sekretariat Daerah;
e.penyusunan dan penyampaian RKAP PT. BPR Syariah disampaikan pada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku tahunan; dan
f.penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
1. 9.Beberapa ketentuan pada Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalamjabatannya.
(2)PT BPR Syariah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Pengangkatan calon anggota Direksi harus dilakukan oleh RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pengangkatan calon anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Tata cara pengangkatan anggota Direksi PT BPR Syariah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

10.Beberapa ketentuan pada Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

11.Beberapa ketentuan pada Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.
(3)Prosedur dan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.

12.Beberapa ketentuan pada Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Anggota Direksi berhenti karena :
1. a.masa jabatannya berakhir; dan
2. b.meninggal dunia.
(2)Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
1. a.permintaan sendiri;
2. b.reorganisasi;
3. c.melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
4. d.melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
5. e.tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
6. f.tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)BPRS wajib menyampaikan rencana pernberhentian atau pengunduran diri anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian atau pengunduran diri.
(4)Tata cara pemberhentian atau pengunduran diri anggota Direksi PT BPR Syariahberpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

13.Beberapa ketentuan pada Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…