DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan Kota Mojokerto yang memuat tujuan pemberian tambahan penghasilan, kriteria dan tata cara penetapan penerima tambahan penghasilan, besaran dan penetapan penerima tambahan penghasilan, pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap peran pendidik/guru dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik/guru dan tenaga kependidikan untuk dapat meningkatkan motivasi dan kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Mojokerto; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);
13.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Mojokerto.
2.Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
5.Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat GTK adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran yang terdiri guru dan pamong, dan tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
6.Tambahan Penghasilan adalah tambahan kesejahteraan berupa uang yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan sesuai kemampun keuangan daerah.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dan Tempat Penitipan Anak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan kepada GTK adalah:

a.memberikan peningkatan kesejahteraan GTK;
b.meningkatkan motivasi dan kinerja bagi GTK sehingga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan; dan
c.meningkatkan mutu pendidikan di Kota.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1)Kriteria GTK sebagai penerima Tambahan Penghasilan meliputi:
1. a.GTK yang diangkat oleh kepala sekolah dengan status guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilingkungan Dinas yang memiliki surat keputusan pengangkatan yang berlaku sesuai periode pemberian Tambahan Penghasilan;
2. b.GTK yang diangkat oleh ketua yayasan dengan status guru tidak tetap atau guru tetap yayasan dan pegawai tidak tetap atau pegawai tetap yayasan di Satuan Pendidikan yang diselengggarakan oleh masyarakat dilingkungan Dinas yang memiliki surat keputusan pengangkatan yang berlaku sesuai periode pemberian tambahan penghasilan;
3. c.bekerja sebagai satuan administrasi pangkal di Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas;
4. d.berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima tambahan penghasilan untuk guru dan tidak lebih 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga kependidikan;
5. e.tidak memiliki sertifikat pendidik baik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama; dan
6. f.tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi lain dan tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
(2)Penetapan GTK sebagai penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.penerima honorarium/Tambahan Penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota pada tahun sebelumnya;
2. b.adanya kuota penerima Tambahan Penghasilan yang berasal dari penambahan anggaran; dan/atau
3. c.adanya kuota lebih dari penerima honorarium/ Tambahan Penghasilan pada tahun anggaran sebelumnya yang sudah tidak berhak menerima lagi pada tahun anggaran berjalan.
(3)Penentuan GTK baru sebagai penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.pada sekolah negeri, ditentukan oleh Dinas berdasarkan prioritas tugas dan fungsi GTK yang paling dibutuhkan; dan
2. b.pada sekolah swasta, GTK yang diusulkan Satuan Pendidikan pada verifikasi data dan berkas awal tahun anggaran berjalan yang memenuhi syarat-syarat lain dalam ketentuan ini, diurutkan berdasarkan masa kerja tertinggi dan ditetapkan sesuai jumlah kuota tambahan penerima Tambahan Penghasilan yang ada.

Pasal 4

Tata cara penetapan penerima Tambahan Penghasilan meliputi:

a.pada bulan Januari tahun anggaran berjalan, Dinas melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data, dokumen pengangkatan dan penugasan GTK penerima tahun sebelumnya untuk memastikan keaktifan dan penugasan GTK;
b.kegiatan pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
1. 1.surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah, bahwa data dan dokumen yang dikirimkan adalah benar dan sesuai dengan yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan;
2. 2.daftar nominatif GTK calon penerima Tambahan Penghasilan;
3. 3.surat keputusan pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan yang berlaku, dari kepala sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota dan oleh ketua yayasan untuk sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
4. 4.surat keputusan kepala sekolah mengenai penugasan dan pembagian tugas guru atau tenaga kependidikan semester berjalan;
5. 5.ijazah terakhir yang dimiliki guru atau tenaga kependidikan;
c.selanjutnya setelah proses verifikasi data dan berkas selesai, daftar nama penerima Tambahan Penghasilan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

BESARAN DAN PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1)Pemberian Tambahan Penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penetapan penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1)Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(2)Tambahan Penghasilan bulan Januari dibayarkan bulan Februari dan tambahan penghasilan bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(3)Administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberhentian pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan apabila yang bersangkutan:

a.mengundurkan diri, diberhentikan dan mutasi ke sekolah diluar lingkungan Dinas atau mutasi ke sekolah didalam lingkungan Dinas namun dikategori penerima Tambahan Penghasilan yang berbeda, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
b.memasuki usia 60 (enam puluh) tahun untuk guru dan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk tenaga kependidikan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
c.meninggal dunia, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
d.memilliki jabatan rangkap dan/atau menjadi pegawai tetap selain di satuan administrasi pangkal, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
e.melakukan pelanggaran disiplin, tidak mematuhi ketentuan Dinas atau sekolah dan tingkat kinerja rendah yang diketahui atau ditemukan oleh Dinas atau dilaporkan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka pembayaran dihentikan untuk bulan berkenaan; dan/atau
f.tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau terlibat dalam masalah hukum baik pidana ataupun perdata, maka pembayaran dihentikan bulan berkenaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Pemberian Tambahan Penghasilan GTK tidak menghapus kewajiban Satuan Pendidikan untuk tetap memberikan pengupahan yang bersumber dari sekolah, yayasan atau pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian dokumen penerima tambahan penghasilan yang disampaikan satuan pendidikan dengan kondisi dilapangan maka pemberian tambahan penghasilan akan dihentikan.

Pasal 9

GTK penerima Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2023 adalah GTK penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Data GTK yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota pada tahun anggaran 2023 dapat diberikan Tambahan Penghasilan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sesuai dengan ketentuan penerimaan Tambahan Penghasilan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…