DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pendirian dan penyelenggaraan Pesantren; b. tim Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; c. pusat data dan informasi Pesantren; d. kerja sama; e. partisipasi masyarakat; dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Pesantren di Kota Mojokerto memiliki peran penting dan strategis sehingga perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturannya yang terintegrasi dan komprehensif dengan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kota Mojokerto;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang untuk memberikan dukungan, fasilitasi, dan bantuan pendanaan dalam penyelenggaran fungsi Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; SALINAN UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
16.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALI KOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
7.Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam rangka penyelenggaraan Pesantren.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15.Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai, adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
17.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
18.Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian Hibah.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

a.melakukan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
b.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat;
c.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
d.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendirian dan penyelenggaraan Pesantren; UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
b.tim Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
c.pusat data dan informasi Pesantren;
d.kerja sama;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

(1)Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
(2)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
3. c.memberitahukan keberadaannya kepada lurah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyertakan persyaratan antara lain:
1. a.akta pendirian/bukti lain sejenis yang sah;
2. b.susunan pengurus;
3. c.keterangan sumber pendanaan pendirian Pesantren; dan
4. d.pengantar rukun tetangga dan rukun warga.
(4)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, lurah menerbitkan surat keterangan domisili.
(5)Pemerintah Daerah wajib memberikan Fasilitasi kepada Pesantren untuk memperoleh izin terdaftar sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren.
(4)Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa. UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…