DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pangan Segar dan Olahan; Penyelenggaraan Keamanan Pangan; Label dan Iklan; Fasilitas Pengembangan Usaha Pangan; Sertifikasi Pangan; Tempat Usaha Pangan; Tanggung Jawab Produsen Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan: c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5512): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5604): Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 164): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726): Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluran pangan segar asal tumbuhan: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409), Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470): 8. 9. 2

22.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. 2. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang. 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjtnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah Lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Tim Terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi untuk melaksanakan pengawasan terhadap Keamanan Pangan. Pangan adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Olahan adalah makanan/minuman hasil proses dengan cara/metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya baik karena cemaran biologis, kimia dab benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda Iair.. Persyaratan Sanitasi Fangan adalah siandar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah Kota Padang yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. 4

33.Penyuluh Keamanan Pangan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi Penuluh Keamanan Pangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
34.Pengawas Pangan Kota adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI (District Food Inspector), yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dimaksudkan untuk : a. b. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk: a. b. C. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi pesyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pangan di Daerah, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, terciptanya sistem keamanan pangan, dan memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : pangan segar dan olahan, penyelenggaraan keamanan pangan, label dan iklan: fasilitasi pengembangan usaha pangan, seritikasi pangan, tempat usaha pangan: tanggungjawab produsen pangan: peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaen, penyidikan, sanksi administrasi, dan pidana.

BAB IV

PANGAN SEGAR DAN OLAHAN

Pasal 5

Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.pangan hasil perikanan, d. e. a. b. e. f 1. 1 5 "
b.pangan asal hewan: dan Cc. pangan asal tumbuhan.

Pasal 6

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.usaha industri rumah tangga pangan, dan
b.usaha pangan siap saji.

Pasal 7

(1)Persyaratan atau standar bahan baku pangan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.bahan baku diperoleh dari cara pembudidayaan Ikan yang baik dan cara penanganan ikan yang baik: bahan baku bermutu segar: tidak berasal dari perairan yang tercemar: dan memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, dan racun hayati, sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
(2)Persyaratan atau standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.
(3)Persyaratan atau standar bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada setiap proses pengolahan ikan dan produk pengolahan ikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan persyaratan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri.
(5)Ketentuan pengembangan standar bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi. pp

Pasal 8

Persyaratan atau standar higienis pangan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen dan bahaya fisik dan kimia,
b.pengolahan dilakukan pada lingkungan termasuk ruangan pengolahan yang higienis, Cc. sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi produk pengolahan ikan, dan
d.panduan penerapan higienis.

Pasal 9

Persyaratan atau standar teknik penanganan pangan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.mencegah terjadinya kontaminasi,
b.menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan:
c.mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikanan, 6
d.sumber daya manusia yang melakukan penanganan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi hasil perikanan, dan
e.panduan penerapan teknik penanganan.

Pasal 10

Persyaratan atau standar teknik pengolahan pangan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus menerapkan cara pengolahan yang baik paling sedikit meliputi:

a.mencegah terjadinya kontaminasi:
b.menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan:
c.menggunakan bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan,
d.mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik produk pengolahan ikan:
e.sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi produk pengolahan ikan: dan
f.panduan penerapan teknik pengolahan.

Pasal 11

(1)Penjaminan higiene dan sanitasi pangan hasil perikanan dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan.
(2)Cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cara yang baik:
1. a.di tempat budidaya,
2. b.di tempat produksi pangan asal hewan,
3. c.di tempat produksi produk hewan nonpangan:
4. d.di rumah potong Hewan,
5. e.di tempat pengumpulan dan penjualan, dan
6. f.dalam pengangkutan.
(3)Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus, diberikan Nomor kontrol veteriner.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…