Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Kota Padang mengemban mandat untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Pintar dan Sehat yang berlandaskan agama dan budaya, demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini berperan krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Padang mencakup regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial, dan implementasi program pembangunan. Berbagai inisiatif digitalisasi layanan dan pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi tersebut.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Kota Padang mengemban mandat untuk menggerakkan segala potensi demi mewujudkan Kota Pintar dan Kota Sehat, berlandaskan agama serta budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera. Kehadiran lembaga ini sangat esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Kota Padang.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Padang mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah. Dalam hal regulasi, Pemko Padang menetapkan kebijakan yang relevan dengan tata ruang, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, pelayanan publik meliputi penyediaan berbagai layanan dasar dan administratif bagi masyarakat.
Berbagai intervensi program strategis telah dijalankan, termasuk visi Smart City dan Kota Sehat yang diwujudkan melalui digitalisasi layanan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Pemko Padang juga berkomitmen pada pembinaan atlet usia dini dan pengelolaan lingkungan melalui program seperti "Bank Sampah". Layanan digital seperti E-Kelurahan dan SISMIOP menjadi bukti fokus pada efisiensi dan aksesibilitas layanan publik.
Sebagai pemerintah daerah, Kota Padang turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui pencapaian target pembangunan nasional yang selaras dengan RPJMN. Mengingat lokasi geografisnya, peran dalam mitigasi dan penanganan bencana alam sangat krusial bagi ketahanan nasional. Selain itu, dengan visi berlandaskan budaya, Pemko Padang berperan aktif dalam melestarikan budaya Minangkabau sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Padang untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan melalui E-Kelurahan dan pengurusan perizinan serta pajak. Layanan publik umum juga tersedia melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pengaduan dan informasi melalui portal resmi atau aplikasi. Urusan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, juga dilayani oleh Pemko Padang.
Pemerintah Kota Padang adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya, dengan visi menjadi Kota Pintar dan Sehat berlandaskan agama dan budaya. Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terlihat dari berbagai layanan publik yang tersedia dan program strategis yang berorientasi pada digitalisasi serta pemberdayaan masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini merubah Susunan Perangkat Daerah Kota Padang menjadi: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas, terdiri dari 22 Dinas; e. Badan, terdiri dari 4 Badan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan f. Kecamatan, terdiri dari 11 Kecamatan Tipe A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2021
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN 3. WEWENANG 4. PENDAFTARAN PENDUDUK 5. PENCATATAN SIPIL 6. DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 7. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG lZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 3. PENERBITAN lUI KECIL ATAU MENENGAH 4. IZIN PERLUASAN 5. PENGAWASAN 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024
Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran Rabies dan sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Penanggulangan Rabies. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : 1. kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: a. melakukan pemantauan, pengamanan, diagnosa, pencegahan, pemberantasan dan pelaporan Rabies di Daerah. b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR; c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam Daerah; d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke Daerah dan pengeluaran HPR dari Daerah; dan e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 2. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies, meliputi kegiatan: a. Surveilans; b. Penyidikan; dan c. Pemeriksaan dan Pengujian. 3. pencegahan Rabies, dilakukan dengan cara: a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah; b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; c. pengawasan peredaran HPR; d. komunikasi, informasi dan edukasi Rabies; dan e. vaksinasi HPR. 4. pengamanan Rabies dilaksanakan oleh Dinas, melalui kegiatan: a. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity; b. Vaksinasi hewan; c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina, d. kesiagaan darurat Veteriner; dan e. penerapan kewaspadaan dini. 5. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah. Dalam rangka pengamanan Rabies, Wali Kota berdasarkan laporan Otoritas Veteriner Daerah, memberikan rekomendasi pada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah Wabah Rabies. 6. pemberantasan Rabies. Dalam rangka penertiban, Satpol PP dan Dinas dapat menangkap HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik. 7. penanganan Kasus Gigitan HPR. Jika HPR mengigit atau menjilat orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Lurah dan Petugas dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan. 8. peran serta masyarakat. Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggualangan Wabah Rabies berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain. 9. pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP BAB V TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VI MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VII AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VIII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 5 Tahun 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016