DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Tujuan, Fungsi dan Manfaat; Pembentukan dan Jenis RTH; Penataan RTH; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286), 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419): 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 5. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : OS/PRT/M/2008 tertang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4): Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 80), Peraturan Daerah Kota Padang Nomor &6 Tahun 2016 tentang Pembentukan adan Susunan Perangkat Daeran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 4. Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya. 5.

6.Ruang tervuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasrnya tanpa bangunan. . Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RTRW 7. Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh seara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 8. 9.
10.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 11.Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah. 12.Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
13.Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik. 3 14.Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin. 15.Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
16.Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 17.Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
18.Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai. 19.Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
20.Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. 21.Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya. 22.RTH Publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 23.RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah. 24.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 25.Sabuk hijau (greenbelt) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. 26.Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
27.Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras. 28.Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
29.Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter. 30.Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter. 31.Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal S5 (lima) centimeter, dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter, contoh: Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya. 32.Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Kawasan Hijau. 4

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah :

a.menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
b.menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan
c.meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 3

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

a.fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
1. 1.memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara(paru-paru kota): pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapatberlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa: penyerap polutan media udara, air dan tanah: dan . penahan angin. b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
2. 1.fungsi sosial dan budaya: a) menggambarkan eksn»resi budaya lokal: b) merupakan media komunikasi warga kota, Cc) tempat rekreasi, dan d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
3. 2.fungsi ekonomi: a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayurmayur, dan b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
c.fungsi estetika:
1. 1.meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekapkota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, dan menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PON

Pasal 4

Manfaat RTH adalah

a.sarana untuk mencerminkan identitas daerah, 5s sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, . memperbaiki iklim mikro: dan meningkatkan cadangan oksigen di daerah.“pa Mp ANU

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

(1)Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
(2)Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

(1)RTH berdasarkan fisiknya terdiri atas :
1. a.RTH alami: dan
2. b.RTH non alami atau binaan.
(2)RTH alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.habitat liar alami, dan
2. b.kawasan lindung.
(3)RTH non alami atau binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.taman,
2. b.lapangan olahraga, Cc. pemakaman, atau
3. d.jalur-jalur hijau jalan.

Pasal 7

RTH berdasarkan fungsinya terdiri atas :

a.ekologis, kb. sosial dan budaya,
c.estetika: dan
d.ekonomi.

Pasal 8

(1)RTH berdasarkan struktur ruang dapat mengikuti pola :
1. a.pola ekologis, dan
2. b.pola planologis.
(2)Pola ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

1.mengelcmpok,
2.memanjang, atau
3.tersebar

(3)Pola planologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. 6

Pasal 9

(1)RTH berdasarkan kepemilikan, terdiri atas :
1. a.RTH publik: dan
2. b.RTH Privat.
(2)RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.RTH Taman dan Hutan Kota : taman RT, taman RW: taman Kelurahan: taman kecamatan: taman Kota: hutan Kota, dan sabuk Hijau (green belt).
2. b.RTH Jalur Hijau Jalan :
  1. 1.pulau jalan dan median jalan,
  2. 2.jalur pejalan kaki: dan
  3. 3.ruang dibawah jalan layang.
3. c.RTH Fungsi tertentu :
  1. 1.sempadan rel kereta api:
  2. 2.jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi,
  3. 3.sempadan pantai, 4 5 3. 4. 5. 6. 7. . sempadan sungai: . pengamanan sumber air baku/mata air, dan
  4. 6.pemakaman.
(3)RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.RTH Pekarangan :
  1. 1.pekarangan rumah tinggal:
  2. 2.halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, dan
  3. 3.taman Atap bangunan.
2. b.RTH Taman dan Hutan Kota :
  1. 1.taman RT,
  2. 2.taman RW:
  3. 3.taman Kelurahan: dan
  4. 4.taman kecamatan.
3. c.RTH Jalur Hijau Jalan :
  1. 1.pulaujalan dan median jalan, dan
  2. 2.jalur pejalan kaki. BABIV PENATAAN RTH

Pasal 10

Penataan RTH meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Pasal 11

Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…