DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Status Hukum 3. Nama, Lambang, Tempat kedudukan Hukum, dan Kegiatan Usaha 4. Jangka waktu 5. Modal 6. Organ dan Pegawai 7. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya 8. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan 9. Penggunaan laba PDAM 10. Penugasan 11. Evaluasi dan Restrukturisasi 12. Pembubaran 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. ketentuan Peralihan 15. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dewan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Walikota adalah Walikota Padang. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Umum Daerah Air Mimum Kota Padang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham . Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perumda Air Minum Kota Padang yang telah ditetapkan. 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Modal yang disetor adalah jumlah modal riil yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kota Padang. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Padang. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Kota Padang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kota Padang yang selanjutnya isebut Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kota Padang adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Padang untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kota Padang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Kota Padang adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Keuntungan adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dewan pengawas dan direksi. Bonus adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan pegawai. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dewan pengawas, direksi dan pegawai. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem phisik (teknik) dan non phisik dari prasarana dan sarana air minum. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi sistem phisik (teknik) dan non phisik penyediaan air minum.

Pasal 2

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Padang adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Kota Padang bertujuan :
1. a.terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, C. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah, dan b. 3 d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari pembagian keuntungan.
(2)Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perumda Air Minum Kota Padang dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Kota Padang berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Kota Padang meliputi:
1. a.penyertaan modal,
2. b.subsidi: C. penugasan,
3. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
4. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Kota Padang.

Pasal 5

(1)Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Kota Padang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama, investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal, penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan besaran penggunaan laba, pengesahan laporan tahunan, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Padang: dan k.jaminan aset berjumlah lebih dari 5076 (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Kota Padang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(5)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Air Minum Kota Padang,
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha, dan 0 Aoop f. 1 4 Cc. laporan keuangan Perumda Air Minum Kota Padang.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB II

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 6

Status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No.05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tingkat II Padang atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100) diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

BAB III

NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.
(2)Perumda Air Minum Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Kota Padang berkedudukan di Kota Padang.
(2)Perumda Air Minum Kota Padang dapat mendirikan cabang di daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Padang merupakan perusahaan umum daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM.

Pasal 10

(1)Perumda Air Minum Kota Padang bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
(2)Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SPAM jaringan perpipaan, dan/atau
2. b.SPAM bukan jaringan perpipaan. 5s
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.unit air baku:
2. b.unit produksi, Cc. unit distribusi, dan
3. d.unit pelayanan.
(2)SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. b. C. d e sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air: dan bangunan penangkap mata air.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…