DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Adaptasi Kebiasaan Baru 4. Peran Serta Masyarakat 6. Sistem Informasi dan Penyebarluasan Informasi 7. Pendanaan 8. Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Hukum 9. Ketentuan Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Lain-lain 12. Ketetuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan tidak optimalnyanya pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, diperlukan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang komprehensif dan terpadu di daerah,
c.bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20), 1
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273),
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573):
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487):
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kota Padang. Walikota adalah Walikota Padang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. D Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019. O Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia. Protokol Kesehatan adalah langka-langkah dan tata cara penangganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi Corona Virus Disease 2019.0

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19 di Daerah. 3

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. b. mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19: melindungi masyarakat dari Pandemi dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19,: dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak Pandemi COVID-19.

Pasal 4

Cc. ce. Ruang lingkup pengaturan Adaptasi Kebisaan Baru meliputi: ba M2 A0 up tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, Adaptasi Kebiasaan Baru, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sistem informasi dan penyebarluasan informasi, pengawasan, pendanaan, dan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bertanggung jawab:

a.melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat melalui penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19, melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19, melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat, dan mengalokasikan dana penyelenggaraan Adaptasi Kebisaan Baru dalam anggaran Cc. pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 4

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebisaaan Baru berwenang:

a.melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan penularan Pandemi COVID-19 di Daerah,
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19,dan Cc. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penanggulangan penularan Pandemi COVID-19 dalam Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemerintah Daerah melakukan:

a.sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19:
b.pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita, Cc. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah,
d.disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana fasilitas umum:
e.pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi: dan
f.upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19 dengan kegiatan agama, sosial budaya, perekonomian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.aspek keagamaan,
2. b.aspek sosial budaya,
3. c.aspek ekonomi: dan
4. d.aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. s

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiaasaan Baru pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi COVID-19.
(2)Adaptasi Kebiaasaan Baru pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan Protokol Kesehatan, pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah yang melibatkan banyak orang sesuai dengan Protokol Kesehatan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di rumah ibadah:dan Cc. . penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalamd. rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
(3)Adaptasi Kebiasaan Baru aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan pada rumah ibadah yang terdiri atas: a. b. C. d. e. masjid, musala, dan surau, gereja, kelenteng: wihara:dan pura.
(4)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru aspek keagamaan, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah wajib:
1. a.melakukan pembersihan dan desinfeksi rumah ibadah secara berkala:
2. b.menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses: melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jemaah rumah ibadah, dalam hal hasil pengecekan menunjukan suhu tubuh melebihi 37,5” C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melarang jemaah memasuki rumah ibadah dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Cc. 6 mewajibkan setiap orang yang memasuki rumah ibadah memakai masker yang memenuhi standar kesehatan, melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter, mewajibkan bagi jemaah yang beragama Islam membawa sajadah dari rumah, menerapkan deteksi dini (skrining self assessment) risiko COVID-19 bagi setiap orang yang akan masuk rumah ibadah, ce. f. . menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokolh Kesehatan di area rumah ibadah,dan memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan 1, menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
(2)Pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan,
2. b.teguran tertulis, dan/atau Cc. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…