DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomur 28 Tahun 2009 tentang Pujak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 5049): 3. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negarz Repubtik Indonesia Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 10. 11. 12. 13. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036): Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01): Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Menetapkan dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 2 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 26 dihapus, angka 5 diubah, dan diantara angka 41 dan 42 disisip 4 (empat) angka yakni angka 41A, 41B, 41C dan angka 41D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dihapus. Walikota adalah Walikota Padang.
9.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Usaha adalah adalah jasa yang disediakan oleh Pemeritah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
12.Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang. 4. 3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 4 Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau moda transportasi angkutan barang. Retribusi Tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Tempat pakir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Pejabat/ Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/ Villa adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan /penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah. / / Tempat Penginapan/pesanggerahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. / Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygieni tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Dihapus. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda tranportasi yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah. 4 5 29. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah. 3
30.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
31.Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal - kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggiran dan terikat pada dolphin / pelampung.
32.Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang dibeikan kepada kapal -— kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
33.Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggaraan Pelabuhan baik di lapangan penumpang maupun di dalam gudang Pelabuhan.
34.Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
35.Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.
36.Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tug Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.
37.Jasa kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa Penyewaan Tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bungker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
38.Pandu adalah Petugas Pelaksanaan Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
39.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40.Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
41.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. 41ARetribusi Pertokoan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa penyediaan fasilitas toko berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan. 41B Toko kelas A adalah toko yang berada di gang atau jalur utama dengan bukaan 2 (dua) sisi.2 5s 6 41C Toko Kelas B adalah toko yang berada di gang atau jalu utama dengan bukaan 1 (satu) sisi.1 41D Toko Kelas C adalah toko yang berada di gang bagian dalam. 3 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disengkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. . Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi : TO MP NO op ta. | ki . . retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: retribusi Terminal: retribusi Tempat Khusus Parkir: retribusi Tempat Penginapan/Pesa retribusi pesanggrahan/ Villa: retribusi Rumah Potong Hewan, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan: TA . retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga: retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah: dan retribusi Pertokoan. 6 L 7 . Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

3 3

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Teknis pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut. . Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang terdiri dari:

a.pelataran parkir: b. gedung parkir: dan Cc. tempat parkir insidentil. . Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan 6. tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan berdasarkan usia, jenis fasilitas, kelas dan jangka waktu pemakaian
(2)Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 50 ditambah satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut : 8.

Pasal 50

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 8

9.Antara BAB II Bagian Kedelapan dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 Bagian Kedelapan A Retribusi Pertokoan

Pasal 50A

Retribusi Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50B

(1)Objek Retribusi Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50C

Subjek Retribusi pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Pertokoan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 26 dihapus, angka 5 diubah, dan diantara angka 41 dan 42 disisip 4 (empat) angka yakni angka 41A, 41B, 41C dan angka 41D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dihapus. Walikota adalah Walikota Padang.
9.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Usaha adalah adalah jasa yang disediakan oleh Pemeritah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
12.Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang. 4. 3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 4 Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau moda transportasi angkutan barang. Retribusi Tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Tempat pakir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Pejabat/ Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/ Villa adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan /penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah. / / Tempat Penginapan/pesanggerahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggerahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. / Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygieni tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Dihapus. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda tranportasi yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah. 4 5 29. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah. 3
30.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
31.Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal - kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggiran dan terikat pada dolphin / pelampung.
32.Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang dibeikan kepada kapal -— kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
33.Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggaraan Pelabuhan baik di lapangan penumpang maupun di dalam gudang Pelabuhan.
34.Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
35.Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.
36.Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tug Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.
37.Jasa kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa Penyewaan Tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bungker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
38.Pandu adalah Petugas Pelaksanaan Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
39.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40.Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
41.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. 41ARetribusi Pertokoan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa penyediaan fasilitas toko berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan. 41B Toko kelas A adalah toko yang berada di gang atau jalur utama dengan bukaan 2 (dua) sisi.2 5s 6 41C Toko Kelas B adalah toko yang berada di gang atau jalu utama dengan bukaan 1 (satu) sisi.1 41D Toko Kelas C adalah toko yang berada di gang bagian dalam. 3 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disengkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. . Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pasal 8

3 3

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Teknis pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut. . Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang terdiri dari:

a.pelataran parkir: b. gedung parkir: dan Cc. tempat parkir insidentil. . Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pasal 38

Pasal 44

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan berdasarkan usia, jenis fasilitas, kelas dan jangka waktu pemakaian
(2)Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 50 ditambah satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut : 8.

Pasal 50

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 8

9.Antara BAB II Bagian Kedelapan dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 Bagian Kedelapan A Retribusi Pertokoan

Pasal 50A

Retribusi Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50B

(1)Objek Retribusi Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50C

Subjek Retribusi pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Pertokoan.