DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 230

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pelayanan ketenagakerjaan, dengan sistematika sebagai berikut : 1. ketentuan umum 2. perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan 3. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 4. penempatan tenaga kerja 5. perlindungan 6. hubungan kerja 7. perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan 8. hubungan industrial 9. ketentuan lain-lain 10. ketentuan peralihan 11. ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20): 2. 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989), 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4356), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik N Indonesia Nomor 6573), 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Rpu, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413), 3

18.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747),
19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 7),
20.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 3 4. 5. 6. 7. imbalan dalam bentuk lain. 4 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, psatuan pendidikan tinggi, dan lembaga latihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumni. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistimatis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistimatis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kotamaupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan 9. terjadi dalam aktivitas usahanya. N 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. 29. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang disajikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaaan yang berkesinambungan. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan. Antar Kerja Lokal adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Antar Kerja Antar Daerah adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi. Antar Kerja Antar Negara adalah sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan telah menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh 6 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Produktivitas Kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan masukan (input) yang digunakan. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di suatu perusahaan atau beberapa perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat 'b buruhuntuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 7

Pasal 2

Pelayanan ketenagakerjaan di Daerah bertujuan: a. b.

(1)
(2)
(1)mewujudkan pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan secara terpadu, mewujudkan pelatihan kerja dan kebijakan produktivitas kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, memberikan pelayanan dan pembinaan tentang hubungan kerja dan syarat-d. syarat kerja, . memberikan perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan kepada tenagae. kerja, memberikan pelayanan dan pembinaan sarana hubungan industrial untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, mewujudkan deteksi dini dan pencegahan mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan perusahan (lock out), memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, dan mewujudkan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang f 8. h. meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Dinas melaksanakan penyusunan perencanaan tenaga kerja. Penyusunan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari PTK Makro dan PTK Mikro.

Pasal 4

PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun berdasarkan penghitungan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja yang meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan:

a.persediaan tenaga kerja,
b.kebutuhan akan tenaga kerja,
c.keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja, 8
d.penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

(2)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

(1)PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.persediaan pegawai,
2. b.kebutuhan pegawai, Cc. neraca pegawai,dan
3. d.program kepegawaian.
(2)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan melalui pelaksanaan program kepegawaian yang terarah,
2. b.menjamin perlindungan pegawai, hubungan industrial yang harmonis, peningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Pasal 6

Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:

a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
1. 1.penduduk,
2. 2.tenaga kerja:
3. 3.angkatan kerja,
4. 4.penduduk yang bekerja: dan
5. 5.penganggur.
b.informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi: . standar kompetensi kerja, . lembaga pelatihan, . asosiasi profesi, . tenaga kepelatihan, . lulusan pelatihan, . kebutuhan pelatihan, . sertifikasi tenaga kerja, N 9g N VJ Au £ » NN 1
1. 8.jenis pelatihan, dan
2. 9.tingkat produktivitas.
c.informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
1. 1.kesempatan kerja,
2. 2.pencari kerja,
3. 3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan
4. 4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
1. 1.usaha mandiri:
2. 2.tenaga kerja mandiri,
3. 3.tenaga kerja sukarela,
4. 4.teknologi padat karya, dan
5. 5.teknologi tepat guna.
e.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
1. 1.pengupahan, . perusahaan, . kondisi dan lingkungan kerja, . serikat pekerja/serikat buruh, . asosiasi pengusaha, . perselisihan hubungan industrial, . pemogokan, . penutupan perusahaan, SD 0 s4 DA Oo £&£ DOD Xx . pemutusan hubungan kerja,
2. 10.jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja,
3. 11.kecelakaan kerja,
4. 12.keselamatan dan kesehatan kerja,
5. 13.penindakan pelanggaran,
6. 14.pengawasan ketenagakerjaan, dan
7. 15.fasilitas kesejahteraan.

Pasal 7

(1)Informasi Ketenagakerjaan dapat diperoleh dari sumber antara lain:
1. a.Kementerian Negara, lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat,
2. b.Instansi vertikal di propinsi dan Daerah, 10 1 Instansi pemerintah provinsi dan Daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, c. e. £ perusahaan swasta,& . asosiasi pengusaha, danh. serikat pekerja/serikat buruh.
(2)Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survey, media etak dan elektronik.
(1)a. b. Cc. Pelatihan Kerja

BAB III

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal 8

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh : LPK Swasta: LPK Pemerintah daerah: atau LPK Perusahaan.

(2)LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan harus terdaftar di Dinas.
(3)Izin LPK Swasta diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang berdasarkan rekomendasi Dinas.
(4)Selain terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPK harus memenuhi persyaratan : a. b C. d tersedianya tenaga pelatihan, . adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan, tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja, . tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja: dan melaporkan hasil kegiatan pelatihan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. e.
(5)Penyelenggaraan pelatihan kerja oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Lembaga Pelatihan Kerja Perusahan dan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah harus sesuai dengan sistem pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia. 1“
(6)Lembaga Pelatihan kerja swasta dan/atau perusahaan dan/atau pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam bentuk pendampingan dan bimbingan pengurusan kompetensi lembaga pelatihan kerja maupun sertifikasi peserta pelatihan kerja.
(7)Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang tenaga kerja atau lebih wajib menyelenggarakan pelatihan kerja.
(2)Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh tenaga kerja paling rendah 596 (lima perseratus) dari 100 (seratus) orang tenaga kerja atau lebih.
(3)Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan,
2. b.teguran tertulis, Cc. peghentian sementara kegiatan:
3. d.penghentian tetap kegiatan,
4. e.denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah): dan/atau
5. f.pencabutan tetap izin.

Pasal 10

(1)Pemagangan merupakan bahagian dari sistem pelatihan kerja.
(2)Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(3)Peserta pemagangan adalah pencari kerja.
(4)Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
(5)Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling tinggi 30746 (tiga puluh per seratus) dari jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan. N

Pasal 11

(1)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang di buat secara tertulis yang diketahui dan disahkan oleh Dinas.
(2)Dalam hal perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan tidak disahkan oleh Dinas maka pemagangan tidak dapat dilaksanakan.
(3)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.ketentuan hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara pemagangan,
2. b.jangka waktu pemagangan, dan
3. c.besaran uang saku.
(4)Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh pada perusahaan pemberi pekerjaan.
(5)Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemagangan antara penyelenggara pemagangan dengan peserta pemagangan maka diselesaikan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks230PDFHirarki

Memuat teks peraturan…