DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 206

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan; b. Angkutan Orang; c. Angkutan Barang d. pengujian berkala kendaraan bermotor; e. peremajaan kendaraan angkutan; f. Terminal; g. Tarif angkutan; h. industri jasa angkutan umum; i. perizinan; j. sumber daya manusia; k. penyidikan dan penindakan pelanggaran; l. peran serta masyarakat; m. pembinaan dan pengawasan; n. pendanaan; dan o. perkeretaapian.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang transportasi darat perlu peraturan daerah yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang transportasi darat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 2

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lulu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 3
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan.
5.Transportasi Darat adalah keseluruhan sistem yang mencakup seluruh penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan perkeretaapian.
6.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
12.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 4
13.Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
14.Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
15.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
17.Jaringan Trayek adalah adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
18.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19.Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dinasdan/ atau bentuk unit pelaksana lainnya.
20.Jaringan jalan adalah ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
21.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
22.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotoryang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
23.Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat dengan IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
24.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
25.Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
27.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

a.keadilan;
b.ketertiban dan kepastian hukum; 5
c.keseimbangan;
d.kepentingan umum;
e.manfaat;
f.transparansi;
g.akuntabel;
h.berkelanjutan;
i.keterpaduan;
j.kemandirian;
k.efisien dan efektif; dan
l.partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan transportasi darat bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan Transportasi Darat yang tertib, aman, nyaman, efektif dan efisien;
b.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah; dan
c.menjadi pedoman bagi aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan Tansportasi Darat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.Angkutan Orang;
c.Angkutan Barang
d.pengujian berkala kendaraan bermotor;
e.peremajaan kendaraan angkutan;
f.Terminal;
g.Tarif angkutan;
h.industri jasa angkutan umum;
i.perizinan;
j.sumber daya manusia;
k.penyidikan dan penindakan pelanggaran;
l.peran serta masyarakat;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.pendanaan; dan
o.perkeretaapian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
2. b.arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah a dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
4. d.rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah. 6
(2)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
1. a.pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
2. b.integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
3. c.penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah;
4. d.penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
5. e.penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan;
6. f.penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah
7. g.pembangunan Simpul Daerah; dan
8. h.pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

Pasal 6

(1)Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan oleh Walikota.
(2)Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
4. d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
5. e.dokumen rencana induk perkeretaapian Daerah;
6. f.dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
7. g.dokumen rencana induk nasional bandar udara;
8. h.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
9. i.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor di Daerah.
(3)Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kawasan perkotaan yang diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.jumlah penduduk; dan
2. b.ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan. 7

Pasal 9

(1)Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dilakukan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Wali Kota mengajukan hasil penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
(3)Wali Kota menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Daerah yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.tingkat permintaan jasa Angkutan;
3. c.kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
4. d.ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. e.kesesuaian dengan kelas jalan;
6. f.keterpaduan intramoda Angkutan; dan
7. g.keterpaduan antarmoda Angkutan.
(2)Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan juga mempertimbangkan:
1. a.pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
2. b.tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dantujuan;
3. c.kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
4. d.jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
5. e.Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

Isi peraturan

Teks206PDFHirarki

Memuat teks peraturan…