DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: a. fasilitasi Pencegahan dan pemberantasa; b. antisipasi dini; c. penanganan; d. partisipasi masyarakat; e. pendanaan; dan f. pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kota Padang. Gubernur adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 4. 5. 6. 3 penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
11.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12.Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.
14.Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.
15.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sasaran yang hendak dicapai antara lain :

a.meningkatkan kordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan kebijakan di lingkungan pemerintah/swasta/ pendidikan/ masyarakat,
b.pengembangan pengetahuan dan kemampuan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada calon penggiat,
c.memperkuat pelaksanaan upaya fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, dan
d.memberikan jaminan kepastian dan pelindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan,
b.antisipasi dini, 4 penanganan, . partisipasi masyarakat, pendanaan, dan pengawasan dan pelaporan. d. e.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 4

(1)Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4)Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 5

(l) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(3)Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (4 Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setiap tahun.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Wali Kota sebagai ketua,
2. b.Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1,
3. c.Kepala Badan Narkotika Nasional Kota yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2:
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ ketua pelaksana harian,
5. e.unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota, 5
6. f.unsur kepolisian di Daerah sebagai anggota, dan
7. g.unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah sebagai anggota.
(3)Tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah,
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. (4 Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(l) Dalam pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, Wali Kota membentuk Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : Camat sebagai ketua, Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian, kepala unit pelaksana teknis Dinas sebagai anggota, lurah sebagai anggota, unsur kepolisian di kecamatan sebagai anggota, dan unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
(3)Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan,
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, dan Cc. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
(4)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. MP AN Op

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a.seminar, b.lokakarya,
1. c.workshop, d.kegiatan keagamaan, e.penyuluhan,
2. f.pagelaran, festival seni dan budaya, g.jambore, perkemahan, dan napak tilas,
3. h.perlombaan,
4. i.karya tulis ilmiah,
5. j.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan/atau k.kegiatan lainnya. 6
(3)Sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sosialisasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan kepada : peserta didik, mahasiswa, masyarakat, pemilik atau pengelola Tempat Usaha, pemilik atau pengelola hotel/penginapan, pengurus rumah ibadah, pemilik atau pengelola Tempat Hiburan, dan/atau . aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.ha PPN UP

Pasal 10

(1)Sosialisasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan melibatkan : e.ninik mamak:
1. f.alim ulama, sg. bundo kanduang,
2. h.tokoh masyarakat,
3. i.organisasi kemasyarakatan, J. Forum Umat Beragama, k.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,
  1. 1.Komunitas Intelijen Daerah, dan
4. m.Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
(2)Pelibatan dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa kerja sama atau kemitraan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…