DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG lZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 3. PENERBITAN lUI KECIL ATAU MENENGAH 4. IZIN PERLUASAN 5. PENGAWASAN 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Indutri Kecil dan Menengah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20), a. b. d. 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. 4. 5. 6. Indonesia Nomor 6215), Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221), 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231), 8. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kota Padang. Wali Kota adalah Walikota Padang. Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau
b.mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 4. 5. 6. 7. komitmen. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Daerah. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB dalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIlNas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, oerangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Nilai Investasi adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 8. 9. dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 4
1. 21.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. 22.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Perizinan Berusaha disektor perindustrian meliputi :
1. a.IUI kecil:
2. b.IUI menengah, dan
3. c.Izin perluasan.
(2)Untuk dapat memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB.
(3)Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
(2)Pelaku usaha yang memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki akun SIINas.
(3)Ketentuan memperoleh akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERBITAN IUI KECIL ATAU MENENGAH

Pasal 4

(1)Setiap perusahaan industri kecil atau menengah yang akan melaksanakan kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
1. a.menghasilkan barang dan/atau memanfaatkan yang mempunyai nilai tambah manfaat lebih tinggi, dan/atau 5
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

Pasal 5

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk setiap :
1. a.lokasi kegiatan industri, dan atau
2. b.jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit.
(2)Pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan untuk masng-masing kegiatan industri berdasarkan lokasi kegiatan industri dan jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri, dengan ketentuan :
1. a.daerah belum memiliki Kawasan Industri:
2. b.telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis,
3. c.klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau
4. d.Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(3)Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan industri dengan ketentuan:
1. a.berlokasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan /atau
2. b.termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(4)Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 7

(1)Perusahaan industri yang melakukan perubahan :
1. a.jumlah tenaga kerja, Ss 6
2. b.nilai investasi,
3. c.kapasitas produksi terpasang,
4. d.penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, dan
5. e.penambahan/pemindahan lokasi usaha, Wajib melakukan perubahan IUI.
(2)Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui laman OSS.

Pasal 8

(1)Perusahaan industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa menambah luas lahan lokasi industri dan tanpa melalui pindah lokasi industri.
(3)Perubahan kapasitas produksi terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c hanya dilakukan bagi perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin perluasan.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.
(2)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen.
(3)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.
(4)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai jangka waktu masing-masing.

Pasal 10

Pelaku usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi komitmen sebagai berikut :

a.memiliki akun SIINas,
b.menyampaikan data industri, dan
c.telah dilakukan verifikasi teknis. 7

Pasal 11

Kepemilikan akun SlIlNas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…