Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
Ringkasan
Menetapkan Fasilitas Penyelenggaraan Masjid
Menetapkan Fasilitas Penyelenggaraan Masjid
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kota Padang. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan seabagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh lurah. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat islam. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Riayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Masjid Percontohan adalah masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan, pembinaan umat, penguatan keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, imarah, dan ri'ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid. Tipologi Masjid adalah klasifikasi masjid berdasarkan tempat, tingkatan dan kriteria serta fungsi penunjang dan kegiatannya. Penghargaan Masjid Paripurna adalah penghargaan yang diberikan kepada masjid yang dijadikan sebagai masjid percontohan setiap tahun oleh Wali Kota. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3
Fasilitasi penyelenggaraan Masjid berfungsi untuk mewujudkan Daerah yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang unggul serta berdaya saing dengan mengoptimalisasikan peran Masjid di bidang Idarah, Imarah, dan Ri'ayah secara profesional.
Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Masjid adalah :
Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Masjid berdasarkan kewenangan sesuai dengan standar pembinaan manajemen Masjid. BAB II FASILITASI PEMENUHAN STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID Bagian Kesatu Standar Idarah
BAB II
perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian keuangan, manajemen kepengurusan, manajemen kesekretariatan, manajemen keuangan, pengawasan dan pelaporan,dan kegiatan pemenuhan standar bidang Idarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
ha MP AND Bagian Kedua Standar Imarah
majelis taklim, perpustakaan, taman kanak-kanak: taman Pendidikan AlOur'an, taklimul Our'an lil aulad, madrasah diniyah taklimiyah awwaliyah, madrasah diniyah taklimiyah wustho dan sejenisnya, b. d. e. £ 1. 1 . pembinaan ibadah sosial,m. peringatan hari besar Islam dan hari besar nasional, pembinaan wanita, koperasi, kesehatan, pengawasan dan evaluasi, pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Imarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. n. a r. s.
Bagian Ketiga Standar Ri'ayah
a. b. Cc. Ha MP pelatihan dan pengembangan, bantuan keuangan, pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan arsitektur bangunan, pemeliharaan kebersihan Masjid dan lingkungan, pengawasan dan evaluasi: bantuan keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan masyarakat, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Ri'ayah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB III PENGHARGAAN
BAB III
t. 5
dicabut “apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan tim pengawasan Masjid Paripurna tidak lagi memenuhi persyaratan Masjid Percontohan. sebagaim u pada ayat (2) dapat
Pemerintah Daerah, DPRD, kementerian agama, majelis ulama indonesia, lembaga kerapatan adat alam minangkabau, dewan Masjid Indonesia, akademisi, . tokoh agama, dan perwakilan masyarakat.
a. b. d. e. £ BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB IV
BAB V PENGAWASAN
BAB V
6
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VI
Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid bersumber dari :
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…