DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Padang

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Fasilitas Penyelenggaraan Masjid

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kota Padang. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan seabagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh lurah. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat islam. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Riayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Masjid Percontohan adalah masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan, pembinaan umat, penguatan keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, imarah, dan ri'ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid. Tipologi Masjid adalah klasifikasi masjid berdasarkan tempat, tingkatan dan kriteria serta fungsi penunjang dan kegiatannya. Penghargaan Masjid Paripurna adalah penghargaan yang diberikan kepada masjid yang dijadikan sebagai masjid percontohan setiap tahun oleh Wali Kota. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Masjid berfungsi untuk mewujudkan Daerah yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang unggul serta berdaya saing dengan mengoptimalisasikan peran Masjid di bidang Idarah, Imarah, dan Ri'ayah secara profesional.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Masjid adalah :

a.menjadikan Masjid sebagai implementasi visi, misi dan program dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter,
b.mewujudkan Masjid yang memenuhi standar dalam bidang Idarah, Imanah, dan Ri'ayah serta menjadi contoh dalam pengelolaan Masjid, dan Cc. mewujudkan Masjid sebagai pusat ketahanan masyarakat, pengembangan ekonomi keummatan, pembinaan dan pendidikan masyarakat muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, gemar bersilaturahim, dan cinta tanah air.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Masjid berdasarkan kewenangan sesuai dengan standar pembinaan manajemen Masjid.

BAB II

FASILITASI PEMENUHAN STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Pasal 5

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Idarah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang: perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian keuangan, manajemen kepengurusan, manajemen kesekretariatan, manajemen keuangan, pengawasan dan pelaporan,dan kegiatan pemenuhan standar bidang Idarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. ha MP AND

Pasal 6

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Imarah Masjid oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
1. a.pelaksanaan subuh mubarokah, 4 pembinaan remaja Masjid, pembinaan tahfidz, penyediaan sarana ruang pembelajaran digital, pelatihan dan pengembangan, bantuan keuangan, pengembangan program keagamaan, kegiatan peribadatan: majelis taklim, perpustakaan, taman kanak-kanak: taman Pendidikan AlOur'an, taklimul Our'an lil aulad, madrasah diniyah taklimiyah awwaliyah, madrasah diniyah taklimiyah wustho dan sejenisnya, b. d. e. £ 1. 1 . pembinaan ibadah sosial,m. peringatan hari besar Islam dan hari besar nasional, pembinaan wanita, koperasi, kesehatan, pengawasan dan evaluasi, pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Imarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. n. a r. s.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Riayah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. b. Cc. Ha MP pelatihan dan pengembangan, bantuan keuangan, pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan arsitektur bangunan, pemeliharaan kebersihan Masjid dan lingkungan, pengawasan dan evaluasi: bantuan keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan masyarakat, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Ri'ayah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Masjid yang telah memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid, diberikan penghargaan sebagai Masjid percontohan. t. 5
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.sertifikat Masjid Paripurna, dan/atau
2. b.pemberian insentif.
(3)Masjid percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Wali Kota.
(4)Masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid percontohan dapat melakukan pembinaan terhadap Masjid diwilayahnya. dicabut “apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan tim pengawasan Masjid Paripurna tidak lagi memenuhi persyaratan Masjid Percontohan. sebagaim u pada ayat (2) dapat

Pasal 9

(1)Untuk dijadikan sebagai Masjid Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid sesuai dengan tipologi Masjid, dan
2. b.memperoleh rekomendasi dari tim penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota, yang terdiri dari unsur : Pemerintah Daerah, DPRD, kementerian agama, majelis ulama indonesia, lembaga kerapatan adat alam minangkabau, dewan Masjid Indonesia, akademisi, . tokoh agama, dan perwakilan masyarakat.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. a. b. d. e. £

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Dalam rangka mengembangkan Masjid Percontohan, masyarakat dapat berperan serta aktif dalam bentuk pemberian infak, sedekah, wakaf, zakat dan philantropi lainnya.
(2)Dalam rangka memakmurkan Masjid Percontohan, badan usaha dapat berperan serta dalam bentuk pemberian tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sumber daya dan peningkatan sarana dan prasarana.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar pembinaan manajemen Masjid. 6
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja negara,
b.anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
c.sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Masjid adalah :

a.menjadikan Masjid sebagai implementasi visi, misi dan program dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter,
b.mewujudkan Masjid yang memenuhi standar dalam bidang Idarah, Imanah, dan Ri'ayah serta menjadi contoh dalam pengelolaan Masjid, dan Cc. mewujudkan Masjid sebagai pusat ketahanan masyarakat, pengembangan ekonomi keummatan, pembinaan dan pendidikan masyarakat muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, gemar bersilaturahim, dan cinta tanah air.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Masjid berdasarkan kewenangan sesuai dengan standar pembinaan manajemen Masjid.

BAB II

FASILITASI PEMENUHAN STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Pasal 5

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Idarah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang: perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian keuangan, manajemen kepengurusan, manajemen kesekretariatan, manajemen keuangan, pengawasan dan pelaporan,dan kegiatan pemenuhan standar bidang Idarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. ha MP AND

Pasal 6

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Imarah Masjid oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
1. a.pelaksanaan subuh mubarokah, 4 pembinaan remaja Masjid, pembinaan tahfidz, penyediaan sarana ruang pembelajaran digital, pelatihan dan pengembangan, bantuan keuangan, pengembangan program keagamaan, kegiatan peribadatan: majelis taklim, perpustakaan, taman kanak-kanak: taman Pendidikan AlOur'an, taklimul Our'an lil aulad, madrasah diniyah taklimiyah awwaliyah, madrasah diniyah taklimiyah wustho dan sejenisnya, b. d. e. £ 1. 1 . pembinaan ibadah sosial,m. peringatan hari besar Islam dan hari besar nasional, pembinaan wanita, koperasi, kesehatan, pengawasan dan evaluasi, pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Imarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. n. a r. s.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Fasilitasi pemenuhan standar Riayah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. b. Cc. Ha MP pelatihan dan pengembangan, bantuan keuangan, pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan arsitektur bangunan, pemeliharaan kebersihan Masjid dan lingkungan, pengawasan dan evaluasi: bantuan keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan masyarakat, dan kegiatan pemenuhan standar bidang Ri'ayah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Masjid yang telah memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid, diberikan penghargaan sebagai Masjid percontohan. t. 5
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.sertifikat Masjid Paripurna, dan/atau
2. b.pemberian insentif.
(3)Masjid percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Wali Kota.
(4)Masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid percontohan dapat melakukan pembinaan terhadap Masjid diwilayahnya. dicabut “apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan tim pengawasan Masjid Paripurna tidak lagi memenuhi persyaratan Masjid Percontohan. sebagaim u pada ayat (2) dapat

Pasal 9

(1)Untuk dijadikan sebagai Masjid Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid sesuai dengan tipologi Masjid, dan
2. b.memperoleh rekomendasi dari tim penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota, yang terdiri dari unsur : Pemerintah Daerah, DPRD, kementerian agama, majelis ulama indonesia, lembaga kerapatan adat alam minangkabau, dewan Masjid Indonesia, akademisi, . tokoh agama, dan perwakilan masyarakat.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. a. b. d. e. £

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Dalam rangka mengembangkan Masjid Percontohan, masyarakat dapat berperan serta aktif dalam bentuk pemberian infak, sedekah, wakaf, zakat dan philantropi lainnya.
(2)Dalam rangka memakmurkan Masjid Percontohan, badan usaha dapat berperan serta dalam bentuk pemberian tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sumber daya dan peningkatan sarana dan prasarana.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar pembinaan manajemen Masjid. 6
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja negara,
b.anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
c.sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.