DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan organisasi Kepramukaan meliputi: a. pembinaan organisasi Kepramukaan; b. pengembangan organisasi Kepramukaan; c. penyelanggaraan pendidikan Kepramukaan; d. peran serta masyarakat; e. pengendalian dan pengawasan;dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara « Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169): a. b. d. 3. 2 Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 6. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang. “
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4.Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
5.Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 3
6.Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap organisasi kepramukaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
7.Pengembangan adalah suatu proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada organisasi kepramukaan untuk meningkatkan potensi, pengembangan nilai-nilai kepramukaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan bertujuan untuk:

a.membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, memiliki kecakapan hidup, kecintaan terhadap adat, kearifan dan budaya Daerah,
b.mengembangkan kompetensi diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi keunggulan pada aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat beradat budaya,
c.mengembangkan kompetensi profesional tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa . dan Negara, dan prioritas pembangunan Daerah, dan
d.mencapai tujuan-tujuan pembangunan bidang sumber daya manusia berkualitas di Daerah secara berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan organisasi Kepramukaan meliputi:

a.pembinaan organisasi Kepramukaan:
b.pengembangan organisasi Kepramukaan: C. penyelanggaraan pendidikan Kepramukaan,
d.peran serta masyarakat,
e.pengendalian dan pengawasan, dan
f.pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap organisasi Pramuka.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.badan usaha,
2. b.lembaga pendidikan, dan/atau
3. c.masyarakat.
(3)Pembinaan Kepramukaan dilaksanakan sebagai penugasan wajib bagi seluruh tenaga pendidik pada setiap satuan Pendidikan dasar. 4
(4)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:
1. a.manajemen organisasi,
2. b.kapasitas sumber daya manusia,
3. c.kapasitas sumber daya ekonomi,
4. d.sarana dan prasarana, dan
5. e.jejaring kerja.
(5)Tenaga pendidik pada setiap satuan Pendidikan dasar yang tidak melaksanakan pembinaan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan, dan
2. b.teguran tertulis.

Pasal 6

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(4)huruf a dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. a.bimbingan,
2. b.pelatihan: C. penetapan klasifikasi, dan/atau
3. d.penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 7

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan : pendidikan, pelatihan, keterampilan, bimbingan, dan/atau studi banding.0 App

Pasal 8

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kegiatan : pendidikan, pelatihan, keterampilan, bimbingan, studi banding, dan/atau pendampingan terhadap bidang usaha. a. b. c. d. e. £

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dimiliki,
2. b.bekerja sama dengan pihak ketiga,
3. c.hibah, atau
4. d.pembangunan sarana dan prasarana.
(3)Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4 Pramuka dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ss

Pasal 10

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilakukan melalui kegiatan : a. b. c. d. konsultasi, koordinasi: kolaborasi, dan/atau kemitraan.

BAB III

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

Pasal 11

Pengembangan organisasi kepramukaan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.pelaksanaan rencana strategis kepramukaan sesuai dengan petunjuk b. Cc. d. pelaksanaan kwartir nasional: menggabungkan kegiatan organisasi gerakan pramuka di kwartir cabang: memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kepramukaan: dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…