DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 3. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 4. Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat dan Kearifan Lokal; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencegah meningkatnya perumahan dan permukiman kumuh, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;

d.bahwa untuk mencegah meningkatnya dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh diperlukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga lingkungan hunian yang sehat, serasi, teratur dan menjamin kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan DanKawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. 8.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
8. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 785);
9. 10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. 11.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
11. 12.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
12. 13.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Padang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Padang.
5.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsisebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atautempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluaraga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang
11.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
12.Kawasan hunian adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
16.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19.Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
20.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
21.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
22.Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
23.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25.Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
26.Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
27.Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
28.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh diselenggarakan berdasarkan asas :

a.asas kesejahteraan;
b.asas keadilan dan pemerataan;
c.asas keefisienan dan kemanfaatan;
d.asas kemandirian dan kebersamaan;
e.asas kearifan lokal;
f.asas kemitraan;
g.asas keserasian dan keseimbangan,
h.asas keterpaduan;
i.asas kesehatan; dan
j.asas kelestarian dan keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh;
b.mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
c.meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
d.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 4

(1)Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
(2)Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh meliputi:

a.pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b.peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pembiayaan.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

(1)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru meliputi pencegahan terhadap:
1. a.ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
2. b.ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. c.penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. d.pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah membuat rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
(3)Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi tidak kumuh;
2. b.indikasi program pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
3. c.indikasi, program pendampingan dan pelayanan informasi.
(4)Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh SKPD yang menangani urusan dibidang penataan ruang dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
(5)Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan untuk penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui:

a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
2. b.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
3. c.pelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.
(4)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh SKPD terkait kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali selama setahun.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi pengawasan terhadap kesesuaian:
1. a.izin prinsip;
2. b.izin lokasi;
3. c.izin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. d.izin mendirikan bangunan; dan
5. e.izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
1. a.kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
2. b.keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi pengawasan terhadap:
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.drainase lingkungan;
4. d.sarana dan prasarana air minum;
5. e.sarana dan prasarana air limbah;
6. f.sarana dan prasarana persampahan; dan
7. g.sarana dan prasarana proteksi bahaya kebakaran.
(2)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
1. a.terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
2. b.terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
3. c.terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…