DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana jangka menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, Lembaga Adat, lembaga keagamaan dan dunia usaha dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga. Tujuan dari Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang, mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai agama, adat dan budaya luhur bangsa, serta meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan Pembangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); . Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan d. 1. 2. 3. 4. 2 Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 160); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang 3 10. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yakni Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Kerapatan Adat Nagari. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diselenggarakan berdasarkan asas : om mo Ae op norma agama; norma adat dan budaya; keadilan; kemanusiaan; keseimbangan; kemanfaatan; perlindungan; kekeluargaan; keterpaduan, partisipatif; harmonisasi; pencegahan;

m.legalitas; dan
n.nondiskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, Lembaga Adat, lembaga keagamaan dan dunia usaha dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk: a. b. c. mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang; mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai agama, adat dan budaya luhur bangsa; menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia; 4

d.menyusun basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan pemenuhan aspek kualitas keluarga;
e.meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah Keluarga;
f.meningkatkan eran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan Pembangunan, dan
g.memelihara dan menjaga anggota Keluarga dari berbagai gangguan yang mempengaruhi fisik dan mental Keluarga.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.Pembangunan keharmonisan Keluarga;
d.perwalian dan Pengampuan;
e.perlindungan khusus Keluarga;
f.lembaga;
g.koordinasi;
h.kerjasama;
i.sistem informasi;
j.penghargaan dan dukungan; dan
k.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana jangka menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga meliputi:
1. a.rencana jangka panjang Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun,
2. b.rencana jangka menengah Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan kualitas Keluarga, yang diarahkan pada aspek:
1. a.strukturisasi dan legalitas Keluarga;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi Keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi Keluarga;
5. e.ketahanan sosial budaya Keluarga; dan
6. f.ketahanan nilai agama dan norma adat dan budaya lokal.
(3)Rencana jangka panjang Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
(4)Rencana jangka menengah Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. oe

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Ketahanan Keluarga,
b.penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Ketahanan Keluarga; 5
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program Pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga;
d.melalui pengendalian dampak terhadap Ketahanan Keluarga; dan
e.melalui evaluasi, fasilitasi terhadap keberfungsian dan peran serta Lembaga Adat dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga.

Pasal 8

Dalam hal perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, maka harus diintegrasikan dalam perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

() Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Ketahanan Keluarga.

(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera;
2. b.penelitian dan pengkajian, advokasi dan mediasi, pendidikan dan penyuluhan serta edukasi terhadap Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta individu, Keluarga, masyarakat, dunia usaha yang bersifat tidak mengikat;
3. c.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam Ketahanan Keluarga.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Ketahanan Keluarga melalui fasilitasi untuk pemenuhan aspek:
1. a.legalitas dan struktur yang dilaksnakan untuk menurunkan angka perceraian;
2. b.yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan mental Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan serta psikososial/kejiwaan;
3. c.yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatanan penghasilan kepala Keluarga;
4. d.yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan keterikatan berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif,
5. e.yang dilaksanakan untuk mendorong fungsi dan peran serta Ninik Mamak Kaum/Penghulu- secara_ berjenjang dalam membina, menanamkan, menambahkan serta menerapkan nilai agama dan norma adat dengan kearifan lokal dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan 6
6. f.yang dilaksanakan melalui program ekstrakurikuler pada lembaga pendidikan.
(2)Fasilitasi Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

(1)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:
1. a.penyederhanaan prosedur pembuatan legalitas pernikahan;
2. b.penyederhanaan prosedur pembuatan akta kelahiran;
3. c.peningkatan interaksi, ikatan, dan keeratan (bonding) anggota Keluarga dalam mengatasi konflik; pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga; pendekatan keluarga dengan mendorong kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif; peningkatan pola hidup sehat; bantuan pembiayaan rumah dari pemerintah, rumah bersubsidi; . pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan peningkatan kualitas anak melalui implementasi program 18-21 dengan melibatkan pemuka masyarakat, tokoh agama serta pengurus lembaga sosial masyarakat dimana Keluarga tersebut berdomisili
(2)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan dukungan dan penguatan Kelembagaan Adat di Nagari serta kapasitas sumber daya manusia Pemangku Adat melalui pendekatan Keagamaan dan Adat, Adat Basandi Sarak - Sarak Basandi Kitabullah dalam membina dan mengawasi Anak Kemenakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota. d. o msg rh

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…