Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2025
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahan Umum Daerah Air Minum Kota Padang
Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahan Umum Daerah Air Minum Kota Padang
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): - Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di3. Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 4 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: 2
117): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. (1)
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kota Padang adalah perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha miliki daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 5.
Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Kota Padang. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
setoran modal yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dalam bentuk penyertaan modal pemerintah tahun 1985 sebesar Rp3.324.946.040,00 (tiga b. V., 3 milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah), pengalihan kepada Pemerintah Daerah oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia Tahun 1991 sebesar Rp1.077.210.460,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), . bantuan proyek peningkatan prasarana air bersih Sumatera Barat sampai d. 1997 sebesar Rp739.473.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah): pembuatan instalasi pengolahan air di Sungai Latung penambahan kapasitas 10 1/d, tahun 2001 sebesar Rp672.340.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah): penjualan sumur bor Sawahan tahun 2004 sebesar Rp77.533.500,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah): penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Sungai Pisang tahun 2005 sebesar Rp660.035.200,00 (enam ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah): penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Padang Sarai tahun 2005 sebesar Rp396.651.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah): setoran modal tahun 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), setoran modal tahun 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah): setoran modal tahun 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah): setoran modal tahun 2015 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah): e. £ & h. 1. . setoran modal tahun 2016 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar m. lima ratus juta rupiah), setoran modal tahun 2017 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), setoran modal tahun 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), setoran modal tahun 2018 Rp63.477.140.000,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dalam bentuk pemindah bukuan yang diperhitungkan sebagai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pinjam Pakai Aset NO. 09bapp/PSPAM-SB/II1-2018 Tanggal 5 Februari 2018, setoran modal tahun 2019 sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), setoran modal tahun 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setoran modal tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), storan modal tahun 2022 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), n. o. a T. s. t. . setoran modal tahun 2022 sebesar Rp32.074.102.302 (tiga puluh dua miliaru. tujuh puluh empat juta seratus dua ribu tigaratus dua rupiah) dalam bentuk pemindah bukuan Modal Hibah menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang berdasarkan surat Walikota Padang No.500/20.52/BPKAD/2022 tgl 13 Mei 2022: dan setoran modal tahun 2023 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
4
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyataan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditetapkan di P' pada tanggal” 14 Juni 2025 WAH KOMPADANG ADLY AMRAN Diundangkan di Padang pada tanggal 1? Juni 2025 KOTA PADANG, « SEKRETA ANDREE ADI ALGAMAR LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 5. NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/12/2025) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG UMUM Perumda Air Minum Kota Padang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mempunyai tujuan (a) menyelenggarakan terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus, (b) terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, (c) turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah, dan (4) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan melakukan penambahan penyertaan modal. Mengingat total penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang telah mencapai Rp219.396.930.530 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Sedangkan modal modal dasar yang ditetapkan bagi Perumda Air Minum Kota Padang adalah sebesar Rp300.000.000.000,-, maka Pemerintah Kota Padang masih memiliki ruang untuk melakukan penambahan modal, guna mendukung operasional dan pengembangan Perumda Air Minum Kota Padang. Adapun jumlah maksimum modal yang dapat disertakan sebesar Rp80.603.069.470 (delapan puluh miliar enam ratus tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Penyertaan Pemerintah Kota Padang pada Perumda Air Minum Kota Padang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan infrastruktur air minum di daerah tersebut. Jumlah ini masih berada dalam batas yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan tidak melebihi nilai modal dasar sebesar Rp300.000.000.000, menandakan adanya ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Ji 6 Il. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…