DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah dalam bentuk investasi permanen

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi modal dasar Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10), perlu dilakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2

2.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3
14.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
15.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Padang.
4.Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah Perusahan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui yang dibahas dan disetujuisama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7.Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 4

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri bertujuan :
1. a.memenuhi modal dasar;
2. b.memenuhi modal dasar yang disetor:
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 4

(1)Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.modal dasar yang disetor berupa uang sebesar Rp. 2.651.605.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah); dan
2. b.modal dasar berupa uang sebesar Rp. 2.348.395.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan usaha distributor semen dan pengelolaan perparkiran dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.sebesar Rp 1.348.395.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk bidang usaha distributor semen; dan
  2. 2.sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bidang usaha pengelolaan perparkiran.
(3)Modal yang disetor pada tahun selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

(1)Terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memperoleh bagian laba bersih Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Bagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 5

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Desember 2017 Diundangkan di Padang pada tanggal 18 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 7/171/2017). 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI A. UMUM. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Perusahaan umum daerah bergerak dibidang perdagangan umum, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, distributor semen, klinker, portsland dan produk, lembaga bank tanah, sektor pariwisata, pengelolaan hotel dan convention center, pengelolaan perparkiran, pengelolaan transportasi masal dan angkutan umum, pelayanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan perairan. Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Oleh karena itu jumlah Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7 II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014