DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian penyertaan modal, perlu adanya pengaturan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 2 Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Padang.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang adalah perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 3
7.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, perluasan cakupan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi modal dasar serta modal disetor.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2024.
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang ke Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang menjadi sebesar Rp 215.945.688.228,43 (dua ratus lima belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan, empat puluh tiga rupiah) dengan sebagai berikut :

a.kekayaan yang berasal dari APBD Kota Padang sebesar Rp 1.997.498.828,43 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan empat puluh tiga rupiah);
b.Setoran modal Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pinjaman Pemerintah Pusat dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) tahun 1985 sebesar Rp.3.324.946.040,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah);
c.Pengalihan kepada Pemerintah Kota Padang oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia Tahun 1991 sebesar Rp. 1.077.210.460,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
d.Bantuan Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih Sumatera Barat sampai 1997 sebesar Rp. 739.473.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
e.Pembuatan Instalasi Pengolahan Air di Sungai Latung penambahan kapasitas 10 l/d, tahun 2001 sebesar Rp. 672.340.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
f.penjualan sumur bor Sawahan tahun 2004 sebesar Rp 77.533.500,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 4
g.penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Sungai Pisang tahun 2005 sebesar Rp 660.035.200,00 (enam ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
h.penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Padang Sarai tahun 2005 sebesar Rp 396.651.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
i.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2011 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
j.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
k.tambahan penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
l.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
m.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
n.tambahan penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
o.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang pada tanggal 21 November 2018 Diundangkan di Padang pada tanggal 21 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/135/2018) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG I. UMUM. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang, dengan tujuan melakukan segala usaha dibidang penyediaan dan penyaluran air minum untuk kepentingan masyarakat baik kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat kesehatan sehingga berdaya guna dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Padang untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-33/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang mensyaratkan Pemerintah Kota Padang menyediakan terlebih dahulu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk penyertaan modal dan Dana Hibah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Padang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sambungan air minum bagi masyarakat yang belum memilik akses sambungan air minum perpipaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 6

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…