DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Perumda Padang Sejahtera Mandiri pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10). Pendirian Perumda Padang Sejahtera Mandiri dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perumda Padang Sejahtera Mandiri bergerak dibidang usaha distributor semen; pariwisata; perparkiran; stasiun pengisian bahan bakar umum; dan transportasi massal dan angkutan umum. Modal dasar Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah sebesar Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah). a. Modal disetor adalah sebesar Rp 15.585.700.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), berupa: a. uang sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan b. barang milik daerah sebesar Rp 9.585.700.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan a. penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Daerah; b. melalui kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan modal disetor dipenuhi paling lambat (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. d. 1

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALI KOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang. 2 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Direksi adalah organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri serta mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disingkat RKA PSM adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas dan Direksi. 3
15.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BUMD.
16.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perumda Padang Sejahtera Mandiri pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10).
(2)Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Perumda Padang Sejahtera Mandiri berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat mendirikan cabang di daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 4

Pendirian Perumda Padang Sejahtera Mandiri dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 5

Pendirian Perumda Padang Sejahtera Mandiri bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi daerah. 4

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda Padang Sejahtera Mandiri bergerak dibidang usaha : distributor semen; pariwisata; perparkiran; stasiun pengisian bahan bakar umum; dan o oF transportasi massal dan angkutan umum. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan kajian sebelum pelaksanaan usaha.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdiri dalam jangka waktu tidak terbatas

(1)
(2)
(3)
(4)BABVI MODAL

Pasal 8

Modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri terdiri dari :

a.modal dasar; dan
b.modal disetor. Sumber modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri terdiri atas:
a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
a.APBD; dan/atau
b.konversi dari pinjaman. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
a.Daerah;
b.BUMD lainnya; dan/atau
c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
5. a.kapitalisasi cadangan; dan
6. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Modal dasar Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah). Modal disetor adalah sebesar Rp 15.585.700.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), berupa:

a.uang sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
b.barang milik daerah sebesar Rp 9.585.700.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a.penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Daerah;
b.melalui kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan modal disetor dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 10

Pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilakukan oleh organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan 6 Cc. Direksi.
(1)Setiap orang dalam organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

(1)KPM merupakan Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan
(1)
(2)Perumda Padang Sejahtera Mandiri meliputi:
1. a.penyertaan modal; subsidi; penugasan; penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…