DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2020, . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1 1945 Pasal 18 ayat (6): Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20): | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410): 3. 4. 5. 1 PDF EraserdFr@@ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663): Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 2 PDF EraserifrB@kuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. 19. 20. 21. 22. 23. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7): Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13): Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004- 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30): Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Menetapkan : dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2004-2020. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004- 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 diubah dan ditambahkan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 3 PDF Eraser Free Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1, 2 3. 4 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kota Padang. . Walikota adalah Walikota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. . Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang. 5. 6. 7. 8. 4 PDF EtasesiFreeseis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 17.Misi adalah rumusanumum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Arah kebijakan adalaharah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisip 1 (satu) bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2A

Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 2B

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan kebijakan publik selama 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(l) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. s5 PDF Eraser Free

4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut : v BAB IVA PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal SA

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui pemantauan supervisi dan tindaklanjut penyimpangan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditet ndiPadang atan sember 2017 WALIKOTA PADANG, Dl” Diundangkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG ASNEL LEMBARAN'/DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/128/2017) 6

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 diubah dan ditambahkan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 3 PDF Eraser Free Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1, 2 3. 4 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kota Padang. . Walikota adalah Walikota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. . Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang. 5. 6. 7. 8. 4 PDF EtasesiFreeseis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 17.Misi adalah rumusanumum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Arah kebijakan adalaharah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisip 1 (satu) bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2A

Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 2B

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(l) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. s5 PDF Eraser Free

4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut : v BAB IVA PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal SA

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui pemantauan supervisi dan tindaklanjut penyimpangan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditet ndiPadang atan sember 2017 WALIKOTA PADANG, Dl” Diundangkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG ASNEL LEMBARAN'/DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/128/2017) 6