DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum serta untuk memenuhi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun Buku 2013 tanggal 24 April 2014, perlu dilakukan peningkatan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 48);
11.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 75); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang.
2.Walikota adalah Walikota Padang.
3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
(2)Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat bertujuan :
1. a.meningkatkan modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
3. c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk investasi permanen dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Tambahan penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023.
(2)Besaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 4

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi sebesar Rp 144.720.000.000,43 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

a.setoran modal per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 19.347.000.000,43 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga rupiah;
b.setoran modal tahun 2012 sebesar Rp. 8.753.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
c.setoran modal tahun 2013 sebesar Rp. 10.599.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
d.setoran modal tahun 2014 sebesar Rp 16.021.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh satu juta rupiah); e . setoran modal tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
f.setoran modal tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
g.setoran modal tahun 2019-2023 sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang pada tanggal 21 November 2018 Diundangkan di Padang pada tanggal 21 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/136/2018). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT I. UMUM. Untuk meningkatkan pembangunan dibutuhkan pendanaan yang cukup dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu dicarikan sumber-sumber pendanaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah melalui investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Bank ini telah didirikan pada Tahun 1962 dan sampai saat ini terus berkembang dan memberikan layanan perbankan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang, Hal ini dapat dilihat dari peranan PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan kredit yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Untuk meningkatkan layanan perbankan, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat agar peran dan fungsinya Bank sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan transaksi perbankan di daerah, terutama dalam meningkatkan skala usaha, kualitas produk, profitabilitas, dan daya saing sektor riil di daerah. Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah daerah akan dipenuhi selama 5 (lima) tahun kedepan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan harapan akan memberikan profit dalam bentuk deviden kepada Pemerintah Kota Padang dan menambah CAR PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai penopang perekonomian daerah. 6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…