DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Padang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588), 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 6. 1 PDF Eraser Free peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. AD 10. 11. 12. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. 5. Camat adalah kepala kecamatan. Lurah adalah kepala kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah 9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan. 2 PDF. Eraserdrreeadalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan, 14. baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar Lembaga Kemasyarakatansendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Arah kebijakan Peraturan Daerah ini : a. b. peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat: penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan, terwujudnya prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi Pemerintahan Daerah oleh Lembaga Kemasyarakatan: pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif: dan peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Lembaga Kemasyarakatan. d. e.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan mengembangkan dan menfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan. b.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari: RT: RW: LPM, dan appLembaga Kemasyarakatan lainnya. 3 PDF Eraser Free BAB IV RUKUN TETANGGA

Pasal 5

RT merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh RW dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
(2)Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.

Pasal 7

(1)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
1. a.penggabungan RT, atau
2. b.pemekaran RT.
(2)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal jumlah penduduk RT kurang dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan digabung dengan RT yang berdekatan: atau
2. b.dalam hal jumlah penduduk RT lebih dari 50 (lima puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan dimekarkan menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
(3)Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Anggota RT adalah :

a.warga Negara Indonesia, dan
b.warga Negara asing.

Pasal 9

Anggota RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

a.terdaftar dalam kartu keluarga bagi warga Negara Indonesia, dan
b.memiliki izin tinggal menetap, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara asing.

Pasal 10

(1)Anggota RT mempunyai hak:
1. a.memperoleh pelayanan administrasi dari pengurus RT sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. b.mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT, dan
3. c.memilih dan dipilih sebagai pengurus RT, kecuali bagi anggota RT warga Negara asing.
(2)Anggota RT mempunyai kewajiban :
1. a.melaksanakan hasil musyawarah RT, dahn
2. b.berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan RT. 4 PDF Eraser Free
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 11

Pengurus RT terdiri dari:

a.1 (satu) orang Ketua,
b.1 (satu) orang Sekretaris: c. 1 (satu) orang Bendahara, dan
d.bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik. 1

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588), 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 6. 1 PDF Eraser Free peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan mengembangkan dan menfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan. b.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari: RT: RW: LPM, dan appLembaga Kemasyarakatan lainnya. 3 PDF Eraser Free BAB IV RUKUN TETANGGA

Pasal 5

RT merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh RW dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
(2)Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.

Pasal 7

(1)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
1. a.penggabungan RT, atau
2. b.pemekaran RT.
(2)Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal jumlah penduduk RT kurang dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan digabung dengan RT yang berdekatan: atau
2. b.dalam hal jumlah penduduk RT lebih dari 50 (lima puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan dimekarkan menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
(3)Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Anggota RT adalah :

a.warga Negara Indonesia, dan
b.warga Negara asing.

Pasal 9

Anggota RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

a.terdaftar dalam kartu keluarga bagi warga Negara Indonesia, dan
b.memiliki izin tinggal menetap, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara asing.

Pasal 10

(1)Anggota RT mempunyai hak:
1. a.memperoleh pelayanan administrasi dari pengurus RT sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. b.mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT, dan
3. c.memilih dan dipilih sebagai pengurus RT, kecuali bagi anggota RT warga Negara asing.
(2)Anggota RT mempunyai kewajiban :
1. a.melaksanakan hasil musyawarah RT, dahn
2. b.berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan RT. 4 PDF Eraser Free
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 11

Pengurus RT terdiri dari:

a.1 (satu) orang Ketua,
b.1 (satu) orang Sekretaris: c. 1 (satu) orang Bendahara, dan
d.bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik. 1