DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 06 Tahun 2015

Nomor: 06
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Kriteria Gangguan Bab IV Kewenangan Pemberian Izin Bab V Perizinan Bab VI Hak dan Kewajiban Bab VII Retribusi Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa izin gangguan merupakan instrumen hukum yang bersifat strategis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c.bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin gangguan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
10.Pemegang Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
11.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Gangguan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.perlindungan;
b.kepastian hukum;
c.ketertiban;
d.ketentraman; dan
e.peran serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Gangguan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha;
b.mencegah dan mengendalikan gangguan yang muncul dari kegiatan usaha;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang muncul dari kegiatan usaha; dan
d.memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 4

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat:

a.kriteria gangguan;
b.persyaratan izin;
c.kewenangan pemberian izin;
d.penyelenggaraan perizinan;
e.retribusi izin;
f.peran masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.jenis dan dasar pengenaan sanksi.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap:
1. a.fungsi tanah;
2. b.fungsi air tanah;
3. c.fungsi sungai;
4. d.fungsi udara; dan
5. e.gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Walikota.
(2)Walikota dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan/atau
3. c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil objek tanah yang digunakan.

Pasal 9

(1)Biaya pengurusan Izin Gangguan dicantumkan secara jelas, pasti, dan terbuka.
(2)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon Izin Gangguan wajib disertai bukti pembayaran.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…