Pemerintah Kota Padang Panjang
Pemerintah Kota Padang Panjang adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayahnya, dengan sejarah panjang sejak pembentukannya pada 23 Maret 1956 dan penetapan Hari Jadi Kota pada 1 Desember 1790. Signifikansi historisnya diperkuat oleh perannya sebagai pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah pada masa agresi militer Belanda tahun 1947. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Padang Panjang mencakup pengelolaan wilayah seluas 2.300 Ha yang terbagi menjadi dua kecamatan dan 16 kelurahan, bertanggung jawab atas regulasi, pelayanan publik, serta program strategis seperti kajian dan penetapan hari jadi kota. Warga berinteraksi dengan pemerintah kota untuk berbagai layanan administrasi dan partisipasi pembangunan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang
Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki mandat historis yang kuat, terbentuk secara resmi pada 23 Maret 1956 dan sejajar dengan daerah otonom lainnya. Signifikansi lembaga ini terbukti dari perannya sebagai pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947. Penetapan Hari Jadi Kota pada 1 Desember 1790 melalui kajian mendalam menunjukkan komitmen pemerintah dalam melestarikan identitas dan sejarah daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di wilayah seluas 2.300 Ha. Dengan dua kecamatan dan 16 kelurahan, pemerintah kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat daerah hingga kelurahan. Ini memastikan pelayanan yang terdesentralisasi dan mudah diakses oleh masyarakat.
Salah satu intervensi program strategis yang menonjol adalah pembentukan Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) pada tahun 2002. BKSPB bertugas mengkaji ulang Hari Jadi Kota, yang kemudian disempurnakan melalui seminar dan disepakati penetapan tanggal 1 Desember 1790. Program ini menunjukkan upaya pemerintah kota dalam meluruskan sejarah dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk identitas kota.
Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah memainkan peran penting sebagai pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah, menunjukkan kontribusi signifikan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai peran dalam isu nasional terkini, peran historis ini mencerminkan kapasitas kota untuk menjadi pusat strategis. Ini membuktikan bahwa kota ini mampu berkontribusi dalam skala yang lebih besar jika diperlukan.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga perizinan. Struktur layanan yang terdesentralisasi melalui dua kecamatan dan 16 kelurahan dirancang untuk memudahkan akses masyarakat. Ini memastikan setiap warga dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara efisien.
Pemerintah Kota Padang Panjang adalah lembaga pemerintahan daerah dengan sejarah panjang dan signifikan, bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah. Mandatnya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayahnya yang terbagi menjadi dua kecamatan dan 16 kelurahan. Upaya peninjauan kembali Hari Jadi Kota melalui kajian sejarah mendalam menjadi salah satu program strategis yang menonjol, menunjukkan komitmen terhadap identitas dan sejarah daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN LAIN-LAIN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024
Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan walikota ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 4. PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 5. PELESTARIAN NASKAH KUNO 6. PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA 7. KELEMBAGAAN 8. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 10. KEADAAN DARURAT 11. PENGHARGAAN 12. PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 13. PEMBIAYAAN 14. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dengan sistematika sebagai berikut: 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 9. PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2025
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan perubahan saldo anggaran lebih; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Bab III Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Bab IV Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah Tipe C; d. Dinas Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; 7. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi, urusan pemerintahan Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian; 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; 11. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; 13. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, dan urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan 14. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian. e. Badan Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. f. Kecamatan, terdiri dari : 1. Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B; dan 2. Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021
Pendanaan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya, dilakukan penyesuaian belanja untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19